21 Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Dilantik

 

SUNGAILIAT - Sebanyak 21 (dua puluh satu) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 hari Jumat (25/08/2017) dilantik oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bagong Susanto di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona Sungailiat - Bangka.

Hadir dalam pelantikan tersebut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Syahrudin selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Bagong Susanto menyampaikan kondisi iklim kompetisi dalam pilkada dan pemiihan calon legislatif dibutuhkannya pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Bagong juga menyatakan bahwa indikator keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan selama proses pemilu dan pilkada adalah dengan tidak terjadinya sengketa usai pelaksanaan pemilihan.

“Pada tahun 2014 lalu diperkirakan ada 5000 orang yang berkompetisi untuk duduk menjadi anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi pada tahun 2019 kondisinya berbeda dimana para calon legislatif dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bisa mencapat 14 hingga 15 ribu orang. Kondisi tersebut perlu diawasi sebaik mungkin agar tidak terjadi pelanggaran, dan salah satu tolok ukur berhasilnya pelaksanaan pemilihan adalah tidak terjadi gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi,” ungkap Bagong.

Lebih jauh Ketua Bawaslu juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat yang telah membantu Panwaslu dalam melakukan pengawasan selama berlangsungnya proses pilkada 2017 lalu sehingga pilkada bisa berjalan baik.

“Kami juga menyampaikan apresiasinya atas bantuan seluruh stakeholder terkait dan aparat keamanan yang membantu kami dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2017 yang lalu, Bawaslu tidak memiliki arti apa-apa jika tanpa didukung oleh stakeholder,” ungkap Bagong.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syahrudin, dalam sambutannya mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengajak agar Bawaslu dan Panwaslu yang baru dilantik dapat bekerja secara adil dan objektif selama proses pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden nanti. 

“Kami mengharapkan dan menghimbau kepada Panitia Pengawas yang telah dilantik jagar dapat menjadi pengawas yang adil dan objektif dalam arti kata bisa memenuhi ekspetasi rasa keadilan di masyarakat, rasa keadilan yang bersengketa dari para peserta yang mengikuti pencalonan pemilu dan pilkada, sehingga kalau rasa adil ini sudah ada di hati masyarakat saya yakin pemilu dan pilkada yang kita harapkan berkualitas dan terbaik bisa dicapai,” ungkap Syahrudin.

Syahrudin juga menyampaikan agar panwaslu dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan dapat menggunakan kewenangannya dengan bijaksana dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat dan peserta pilkada dan pileg.

“Dengan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu saat ini, tentunya kita tidak boleh main-main dengan kewenangan yang diberikan pemerintah oleh kita. Dengan kewenangan tersebut diharapkan agar Bawaslu dan Panwaslu dapat berhati-hati dalam menggunakan kewenangan tersebut, jangan sampai karena kelalaian kita menerapkan kewenangan yang ada pada kita ada masyarakat yang tercederai rasa keadilannya atau ada peserta pilkada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu supremasi hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan penyelenggaraan pilkada dan pemilu itu harus dilaksanakan sebaiknya," tegas Syahrudin.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani
Editor: 
Ahmad Fauzan Syahzian