22 Tahun Otonomi Daerah, Wagub Instruksikan Agar ASN Lebih Giat Bekerja

PANGKALPINANG -- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah menginstruksikan agar ASN terus giat bekerja. Pasalnya dengan bekerja menjadi salah satu upaya mewujudkan tercapainya tujuan otonomi daerah (Otda). Sebanyak dua pertanyaan diajukan Wagub terkait pelaksanaan otda di Bangka Belitung.

"Sudah tercapaikan tujuan otonomi daerah? Jika belum bagaimana kita mencapainya?" tanya Wagub sebelum membacakan sambutan Menteri dalam Negeri RI, saat Peringatan Hari Otda XXII di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (25/4/2018).

Lebih jauh Wagub mengatakan, tujuan otomoni daerah harus dicapai dengan cara bekerja keras. ASN harus mempunyai motivasi untuk kerja, kerja, kerja dan kerja. Menapaki usia otda ke 22 tahun dan menyongsong dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke 73, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote tidak kenal lelah terus bekerja keras.

Selain bekerja keras, jelasnya, harus bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia. Dengan rasa percaya diri, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan.

"Perjalanan usia 22 tahun adalah usai di mana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan otonomi daerah kita yang saat ini sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat," kata Wagub Abdul Fatah saat membacakan sambutan Kemendagri.

Bangsa Indonesia semakin dewasa dan menyadari, bahwa cara utama mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis sesuai dengan tema peringatan otda kali ini, "Mewujudkan Nawa Cita melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis".

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Artinya, kata Wagub Abdul Fatah, bukan hanya mengharuskan daerah-daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Penyelenggaraan otda didasari aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu," jelas Wagub.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Diskominfo
Editor: 
Irwanto