27 Raperda Siap Dibahas DPRD

Pangkalpinang – Sebanyak 27 rancangan peraturan daerah (Raperda) siap dibahas. Dari sejumlah peraturan tersebut terdapat sembilan raperda merupakan usulan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terdapat 18 raperda lainnya diusulkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Suharto Sekwan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, beberapa raperda tersebut di antaranya, tentang Pelayanan Publik, tentang Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir, tentang Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tentang Pelestarian Cagar Budaya, tentang Rancangan Induk Kepariwisatan Daerah.

Lebih jauh ia mengungkapkan, selain itu ada juga raperda tentang Pengelolaan Lahan Exs Tambang Timah, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Sejumlah raperda ini merupakan usulan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ada juga usulan reperda dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” jelasnya saat Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 di ruang rapat Kantor DPRD Provinsi Babel, Jumat (21/11/2014).

Raperda usulan pemerintah provinsi yaitu, raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJMD 2012-2017.

Raperda lainnya mengenai tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; tentang lain-lain PAD yang Sah.

Pemerintah provinsi juga mengusulkan raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentang Kearsipan.

“Ada juga raperda tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016, tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015,” ungkapnya.

Sejumlah raperda ini tertuang dalam keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015.

“DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah  tahun 2015 tersebut,”  jelasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari