300 Pekerja akan Ikuti Uji Sertifikasi Tenaga Kerja

PANGKALPINANG—Sekitar 300 pekerja bidang konstruksi yang tersebar di wilayah Bangka Belitung akan mengikuti uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Kick Off Percepatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, yang berlangsung di Hotel Santika Bangka Tengah, Jumat (4/5/2018).

Pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini akan dilaksanakan di halaman Kantor Satker PJN Wilayah I Kepulauan Bangka Belitung, di Jalan Manunggal 5A Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Rabu 9 Mei 2018.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kabid Jasa Konstruksi Julianti Nurdjannah MT, saat membuka kegiatan rakor mengungkapkan, kecelakaan kerja terjadi karena belum optimalnya penerapan keselamatan kerja konstruksi.  Permasalahan K3 (keamanan, kesehatan, dan keselamatan) kontruksi yang pada umum menjadi penyebab banyaknya kecelakaan kerja seperti rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan resiko kontruksi, tidak menguasai peralatan keselamatan diri dan metoda kerja kontruksi yang benar, tidak terpenuhi persyaratan dan standard K3.

Untuk itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

“Para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dalam rangka meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat,” kata Julianti.

Dia mengungkapkan, dengan adanya uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, semakin banyak pekerja konstruksi di Bangka Belitung yang memiliki  sertifikat.

“Tentunya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mendapatkan manfaat diantaranya jaminan kejelasan besaran gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan perlindungan hukum pada profesi,” ungkap Julianti.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Maq
Fotografer: 
Maq
Editor: 
Mamaq