42 Aparatur Ikut Pelatihan Penyusunan RPJMDES

Pangkalpinang – Sebanyak 42 aparatur desa mengikuti pelatihan penyusunan RPJMDES. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bumi Asih, Senin (28/9/2015) tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan desa. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 
Syaifuddin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pemerintah desa harus dapat merencanakan pembangunan desa yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga dapat mempercepat proses pembangunan desa melalui program Rp1 miliar satu desa.
 
“Pemerintah pusat menguncurkan ke kabupaten/kota dan langsung ke desa. Diharapkan aparatur desa segera melengkapi data-data untuk pencairan dana tersebut. Untuk itu pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DES),” jelasnya saat membuka pelatihan penyusunan RPJMDES.
 
Tujuan desa menyusun RPJMDES mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan desa. Ia menambahkan, selain itu menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab terhadap program pembangunan desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa. Tak hanya itu, sebab dapat menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
 
“Sedangkan tujuan RKP-DES, untuk menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan dan menyiapkan DU-RKP-Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat,” ungkapnya.
 
Akhmad Karnolus Kabid Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat BPMPD mengatakan, perencanaan pembangunan desa disusun kepala desa dan aparatur desa selama lima tahun. Perencanaan ini memuat arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan serta rencana kerja. Saat ini tercatat ada 47 kecamatan, 72 kelurahan, 309 desa dan 888 dusun di Bangka Belitung.
 
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur memberikan pelayanan optimal, memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah,” tegasnya.
 
Sumber: 
BPMPD Prov Kep Babel
Penulis: 
Ratna Kusuma Dewi
Fotografer: 
Aris Susanto
Tags: 
Bpmpd