60.730 Ha Hutan Berpotensi Kritis, Polda Gandeng Smelter Reklamasi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi

Pangkapinang – Terdapat sekitar 60.730 hektare lahan hutan lindung di Bangka Belitung berpotensi kritis. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak tinggal diam dan mendukung rencana Polda Kepulauan Bangka Belitung mereklamasi lahan bekas tambang inkonvensional. Rencananya sejumlah lahan bekas tambang akan ditanami bibit pohon buah-buahan.

Yan Megawandi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi upaya Polda menggandeng pihak smelter mereklamasi kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Hendaknya kegiatan ini juga mendapat dukungan pemerintah kabupeten/kota. Kepala daerah setempat melakukan pengawalan kegiatan reklamasi di daerah masing-masing.

“Kita juga mengapresiasi kebijakan Polda Kepulauan Bangka Belitung yang akan memberikan tindakan keras jika masih terdapat alat berat masuk wilayah hutan,” kata Sekda saat melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait di Ruang Direktur Reskrimsus Polda Bangka Belitung, Kamis (6/4/2017).

Jika rencana melakukan reklamasi tersebut sudah difomulasikan secara baik, Sekda mengatakan, selanjutnya pemerintah provinsi akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Hendaknya pemerintah pusat juga memberi perhatian untuk mengatasi kondisi hutan di Bangka Belitung. Selain itu, diharapkan Kapolda dapat menyampaikan pemikiran ini saat rapat pimpinan daerah.

Terungkap saat pertemuan ini, daerah Mangkol menjadi salah satu target kawasan kegiatan reklamasi. Sebab sekitar 70 persen lahan di kawasan ini sudah ditanami dengan tumbuhan lada. Solusi ditawarkan BPDAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar kebun lada menggunakan junjung pohon Kapuk Randu.

“Selain telah ditanami lada, terdapat sekitar 20 hektare lahan di kawasan Mangkol tersebut merupakan bekas tambang timah masyarakat,” jelas Taufik, Kasi Evaluasi DAS dan HL BPDAS Baturusa Cerucuk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara Kombes Pol Mukti Juharsa Dir Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, reklamasi atau kegiatan penghijauan ini melibatkan pihak smelter. Pengusaha hendaknya dapat memberi bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan kemampuan. Mengenai kemampuan pengusaha dapat dilihat dari kegiatan ekspor timah.

“Untuk melakukan kegiatan ini, kita mengharapkan pemerintah daerah menginventarisir lahan yang akan direklamasi. Kita berharap kegiatan ini berdampak baik terhadap lingkungan di Bangka Belitung, jangan sampai pasca timah kondisi lingkungan menjadi tidak layak. Kita ingin menanam bibit buah-buahan di lahan yang pernah ditambang masyarakat,” tegasnya. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky/Huzari
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari