7 Fraksi Setujui Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pangkalpinang, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditandai dengan memberikan Paraf pada draft Raperda tersebut di Ruang Rapat DPRD (28/07).

Pimpinan Rapat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dedy Yulianto mengatakan bahwa Raperda ini diusulkan sebagai tindak lanjut dari Paripurna 10 Juli 2017 lalu tentang pengusulan Raperda ini dan menurutnya telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam Paripurna yang dihadiri 32 Anggota ini, 7 fraksi telah menyatakan menyetujui Raperda. Persetujuan atas Raperda ini diantaranya menyetujui Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, mempersilahkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memproses lebih lanjut peraturan ini sesuai peraturan perundangan, dan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 28 Juli 2017.

Dalam kesempatan yang sama saat menyampaikan sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan setelah disetujui oleh semua fraksi, tentu harus segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah.

 “Ini adalah amanat dari Peraturan Pemerintah, harus tetap dijalankan berat atau tidak berat bagi Pemerintah Daerah.” Ujar Abdul Fatah saat diwawancarai usai Paripurna. 
Menurut Abdul Fatah, dalam Raperda ini salah satunya mengatur tentang kenaikan setidaknya 35%.

“Maka, eksekutif dan legislatif harus bekerja memacu diri untuk memberikan manfaat untuk masyarakat.” Tegasnya. Selain itu dengan pengesahan Raperda ini diharapkan kedepannya Pemerintahan semakin baik dan sesuai dengan harapan rakyat.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
nonadp
Fotografer: 
nonadp