Abdul Fatah Bertindak Sebagai Pembina Upacara Di Hari Pertama Sebagai Wakil Gubernur

PANGKALPINANG - Upacara Bendera yang di dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi tonggak awal bagi Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, (Jumat 12/5 ) dalam langkah  mengawali masa tugasnya demi pengabdian di Negeri Serumpun Sebalai. Senin ( 15/5 ).

Abdul Fatah, bertindak sebagai Pembina Upacara Bendera yang diikuti peserta dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Babel, dimana Badan Keuangan Daerah sebagai Petugas Upacara berlangsung dengan tertib dan penuh  Khidmat.

Mengawali sambutannya, Wagub mengatakan kegiatan Upacara Bendera ini merupakan ajang ramah tamah bagi saya dan sekaligus awal perkenalan agar dapat lebih dekat mengenal satu sama lain sehingga hubungan kekeluargaan antara sesama Aparatur Pemerintah berjalan penuh keserasian dan keharmonisan terus terjaga dengan baik.

" Ini langkah awal kita saling kenal satu sama lain untuk menjalin kebersamaan antar Aparatur Pemerintah sehingga dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita dan dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan serta kemajuan negeri yang kita cintai bersama," ujar Wakil Gubernur yang berasal dari Pulau Belitung ini.

Kemudian, Wagub sampaikan ASN harus dapat mengerjakan tugas nya dengan baik dan benar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta dapat bertanggungjawab, tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat luas.

" Setiap pegawai harus dapat bekerja dengan baik serta bertanggungjawab atas apa yang telah dikerjakan demi kepentingan masyarakat Serumpun Sebalai," tekannya

Pembentukan karakter jati diri seorang aparatur sangat penting harus terus di bina, salah satu diantaranya selalu berpakaian rapi, karena mutlak sesuai  aturan yg jelas karena ini bagian dari pembentukan karakter kepribadian  aparatur pemerintah.

Selanjutnya, saat disinggung mengenai kewenangan kerja Wagub mengatakan sesuai dengan aturan yang ada, melakukan fungsi pengawasan penyelengaraan pemeritahan dan
penyusunan, perencanaan sampai yang dibuat dalam program tersebut serta berpikir atas kebijakan yang dibuat, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, melakukan pengawasan internal dan eksternal, melalui inspektorat provinsi dan BPKP dari internal sedangkan pengawasan eksternal dilakukan BPK.

"Penyelengaraan negara harus transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi  hajat hidup masyarakat luas. ( Erwin )

Sumber: 
INFO Radio 97,6 FM - Dinas Kominfo
Penulis: 
Erwin
Fotografer: 
Erwin