Anggaran SKPD Sesuai Kebutuhan Riil

Pangkalpinang – Tujuh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyetujui Raperda APBD Tahun 2017 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun 2017 disesuaikan kebutuhan riil. Untuk itu pegawai dituntut bekerja secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membelanjakan anggaran.

Yuswandi A Temenggung Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, raperda APBD yang telah disetujui akan disesuaikan dengan rencana kerja anggaran SKPD dengan kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan riil dengan taat azas dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Ini akan menuntut pegawai bekerja secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya saat Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2017, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (29/11/2016).

Perda tentang APBD Tahun 2017 merupakan dasar hukum dan pedoman pemerintah membiayai semua program dan kegiatan pembangunan. Ia menambahkan, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh anggota DPRD diharapkan dapat membantu secara optimal dan proporsional mengawasi pelaksanaan APBD.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan melakukan pengawasan. Yuswandi mengatakan, pelaksanaan program kegiatan hendaknya dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat serta tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditentukan dan disepakati dalam RPJMD. Sebab APBD tahun 2017 harus dilaksanakan secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan.

“Setiap anggaran yang direalisasikan wajib dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya berdasarkan indikator dan target kinerja yang dicapai,” kata Yuswandi.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra