Aparatur Dituntut Bekerja Profesional

Pangkalpinang – Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja profesional, tidak ada lagi terjadi tuding menuding dan sikut menyikut. Bekerja harus sesuai kemampuan dan keilmuan. Untuk melaksanakan hal tersebut, terlebih dahulu harus memahami tugas pokok dan fungsi dinas dan instansi. Selain itu, aparatur terus dituntut menambah wawasan keilmuan maupun pengetahuan administrasi pemerintahan.

Demikian dikatakan Naziarto Kepala Departemen Sosial Dewan Pengurus Korpri Nasional saat kegiatan sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan (STOK) Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang pertemuan Bandiklat provinsi, Senin (25/5/2015). Kegiatan yang dimotori Korpri provinsi kali ini ingin menciptakan Korpri yang mandiri dan bermartabat.

“Wujudkan agar organisasi Korpri menjadi organisasi utuh, kuat, profesional dan proporsional. Jika anggota Korpri solid, akan menjadi organisasi yang kuat. Terdapat sekitar 3000 an aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitar 1500 aparatur masing-masing di lingkungan tujuh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, aparatur jangan merasa puas dengan kondisi saat ini. Jika hal tersebut sudah ditanamkan dapat memicu keinginan untuk menambah pengetahuan. Ada baiknya mencontoh negeri tetangga, setelah pulang kerja aparaturnya tak langsung pulang ke rumah, melainkan menuntut ilmu dengan mengikuti kursus-kursus sebagai penambah wawasan. Sangat disayangkan angka kemampuan bekerja di Indonesia kalah dengan negara tetangga.

Selain profesional, jelasnya, aparatur juga harus bisa bekerja proporsional. Sehingga dapat menjalankan tugas sesuai jabatan yang diemban. Kalau sudah proporsional, dalam pelaksanaan pekerjaan tidak akan pernah masuk wilayah kerja orang lain. Oleh sebab itu, laksanakan fungsi aparatur sebagai abdi negara, abdi masyarakat, abdi pemerintah dengan proporsional sehingga dapat membuat pekerjaan menjadi menyenangkan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat organisasi Korpri, agar aparatur mengetahui hak dan kewajiban. Ia menambahkan, dalam melaksanakan tugas hendaknya dapat memperhatikan enam kiat. Adapun kiat tersebut di antaranya, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tertib administrasi, tertib hukum dan transparansi.

“Kita bisa bekerja maksimal dan tidak akan bersinggungan dengan pekerjaan orang lain,” tegasnya.

Sebelumnya Sudirganto Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mengatakan, anggota Korpri dituntut melaksanakan tiga peran utama. Peran itu di antaranya, peran sebagai abdi negara yang menjalani tugas dan kewajiban melaksanakan kehidupan bernegara sesuai amanat konstitusi dan hukum. Berperan sebagai abdi negara yang memberikan pelayanan publik terbaik kepada seluruh masyarakat, serta berperan sebagai abdi negara yang melaksanakan tugas keseharian di lingkungan pemerintah.

“Kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena sejak pergantian pemerintahan orde baru, terjadi penataan semua sistem berbangsa dan bernegara. Baik di bidang ekonomi, birokrasi, pelayanan publik dan sebagainya,” jelasnya.

Penataan tersebut menjadi komitmen bersama dari berbagai komponen, begitu juga dengan Korpri. Menurutnya, peran Korpri sangat strategis untuk menuju tata birokrasi lebih baik. Kegiatan ini dapat dijadikan wahana koordinasi, konsultasi dan komunikasi. Peran Korpri tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan pemerintahan, untuk itu harus sejalan dengan program pemerintah.

“Diharapkan kegiatan ini memberikan manfaat bagi peningkatan organisasi Korpri ke depan. Sehingga Korpri menjadi wadah yang solid, kompetitif serta diperhitungkan keberadaannya,” harapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari