Aparatur Jabatan Fungsional Harus Paham Aturan

Pangkalpinang – Aparatur Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) harus memahami aturan. Ironisnya, hingga saat ini masih banyak terdapat aparatur yang menyandang jabatan fungsional ditempatkan pada posisi struktural. Diharapkan ke depan peran dan fungsi aparatur fungsional sesuai kompetensi, sehingga dapat menjalankan pekerjaan secara maksimal.

Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan agar aparatur jabatan fungsional tertentu memahami aturan kepegawaian, hak dan kewajiban beserta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Garis koordinasi jabatan fungsional tertentu berada di bawah kepala dinas (eselon II-red) langsung dalam melaksanakan tupoksi.

“Jabatan fungsional tertentu bukan berada di bidang. Kalau sudah JFT, jangan ingin menjadi kepala seksi, kepala bidang atau kepala dinas,” jelasnya saat memberikan sambutan kepada peserta Pembekalan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Komputer, di ruang pertemuan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (26/5/2015).

Sekitar 60 aparatur JFT pranata komputer (Prakom) di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini bertujuan membantu fungsional pranata komputer mengembangkan diri dan berkompetensi secara sehat.

Noviar mengibaratkan keberadaan aparatur yang menyandang jabatan fungsional berada di hutan belantara. Rekruitmen untuk jabatan ini seperti kecelakaan, tidak ada yang mengetahui tentang jabatan fungsional tertentu. Untuk itu, pranata komputer dituntut menyampaikan kepada pimpinan di SKPD masing-masing agar dapat ditempatkan sesuai dengan basisnya.

“Ibarat hutan belantara, jadi setiap pejabat fungsional harus paham aturan, mana hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi,” tegasnya.

Dibentuknya jabatan fungsional tertentu diharapkan berfungsi sesuai dengan kompetensinya, sehingga dapat bekerja secara maksimal. Ia menambahkan, aparatur menyandang JFT jangan dimutasi ke Jabatan Fungsional Umum (JFU). Agar kenaikan pangkat dan golongan bisa lebih cepat dari kenaikan pangkat struktural, aparatur JFT harus rajin berinovasi dalam melaksanakan tupoksi.

“Kenaikan pangkat JFT bisa per dua tahun sekali, dengan catatan harus rajin mengembangkan diri,” sarannya.

Menyinggung mengenai angka kredit, Noviar menjelaskan, penilaian angka kredit fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab sudah dibentuk tim penilai fungsional pranata komputer terdiri dari aparatur Diskominfo dan BKD provinsi.

“Hal ini lebih menguntungkan daripada fungsional pranata humas. Sebab sementara ini penilaian angka kredit pranata humas oleh Kemenkominfo RI di Jakarta,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari