Asisten Kemenpan RB Ingatkan Area Reformasi Birokrasi

PANGKALPINANG -- Sedikitnya terdapat delapan area reformasi yang harus menjadi perhatian aparatur sipil negara. Salah satunya yakni manajemen perubahan. Dalam hal ini perlu mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 1 Kemenpan RB, Kamaruddin menambahkan, selain itu perlu penataan dan penguatan organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

"Area reformasi birokrasi lain yaitu, penataan perundangan-undangan, penataan sumberdaya manusia," jelasnya saat acara Pembinaan Peningkatan Capaian Reformasi Birokrasi dan Asistensi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), di Hotel Soll Marina, Bateng, Selasa (31/7/2018).

Tujuan dari penataan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalisme SDM. Selain itu dalam reformasi birokrasi sangat diperlukan penataan tata laksana untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses dan prosedur kerja. 

Sedangkan tiga area reformasi birokrasi lainya yakni, melakukan penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga terwujud pemerintah yang bersih dan pelayanan cepat, murah, mudah dan lebih berkualitas.

"Reformasi birokrasi di daerah membuat semakin baik keberadaan Kemenpan RB. Semua ini untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan," harapnya.

Sebelumnya Hari Patriadi Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, potret reformasi birokrasi secara umum masih jauh dari harapan, untuk itu perlu pembinaan reformasi birokrasi. Aparatur diharapkan memahami pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Lebih jauh ia menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu dapat memberi pendampingan dalam pelaksanan reformasi birokrasi. Terdapat sebanyak 280 orang mengikuti kegiatan kali ini.

"Sejumlah peserta tersebut merupakan kasubag perencanaan dan kepegawaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta utusan dari empat kabupaten kota yang telah melaksanakan reformasi birokrasi," ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari