BABEL MEMILIKI POTENSI YANG SANGAT BESAR DIBIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

PANGKALPINANG -- Agar tidak menimbulkan permasalahan hukum tekait perizinan untuk pelaku usaha baik skala mikro kecil maupun skala menengah besar yang berkecimpung pada usaha pengolahan dengan berbahan baku ikan, hendaknya para pelaku wajib mengurus perizinannya sesuai regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung menggelar  ”Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” di Ruang Tanjung Pesona Lt.I Kantor Gubernur , Air Itam Pangkalpinang.

Menurut Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Harun, tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu hendaknya  menjadi media sekaligus sinergitas terkait peraturan perundangan-undangan pusat untuk daerah dalam rangka percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  (PDSPKP). Saat ini regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidang PDSPKP yang wajib ditaati setiap pelaku usaha yang menggunakan bahan baku ikan yakni Permen KP Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengolahan Hasil Perikanan dan Permen KP Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (Revisi Permen KP Nomor 72 Tahun 2016).

“Adapun regulasi lain yang menguatkan tentang perizinan terkait Peraturan Perundangan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single submission - OSS) yang saling berkaitan agar dikemudian hari tidak mendapatkan permasalahan yang membuat usahanya terhambat, bahkan apabila tidak sesuai dengan aturan, ada sanksi pidana yang menanti”, ungkap Harun, Kamis (12/9).

Sementara itu Haryani Nugrohowati , Kepala Bagian Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP mengatakan pemilihan Provinsi Bangka Belitung sebagai lokasi sosialisasi dilakukan guna meningkatkan sumbangsih sektor kelautan dan perikanan, mengingat provinsi ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya dibidang industri pengolahan ikan.

“Data yang tercatat hingga tahun 2016, Provinsi Bangka Belitung memiliki lebih dari 2.000 Unit  Pengolahan Ikan dengan berbagai skala dengan total volume produksi mencapai 162,02 Ton pada tahun 2017”, terangnya.

Beliau juga menambahkan, kawasan industri perikanan terpadu di Teluk Kelabat , Kabupaten Bangka, masih dapat dikembangkan sehingga pangsa pasar yag semula hanya Jepang dan Singapura dapat ditambah negara-negara lainnya. Dan jika hal tersebut dapat dilakukan, akan sangat berdampak untuk sektor kelautan dan perikanan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB Provinsi Bangka Belitung.

Sumber: 
DKP Babel
Penulis: 
Reni Pebrianti