Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Info Kontak
Alamat Kantor

Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

Telepon
(0717) 439369
Faximile
(0717) 439371
Pimpinan

Nama Pimpinan
H. Hardi, SH, MH
NIP
19611013 198101 1 001
Pangkat / Golongan
IV/d, Pembina Utama Madya
Pendidikan Terakhir
S2 Jurusan Hukum
Pengalaman
  • Kepala Kelurahan Sisingamangaraja Tahun 1981;
  • Kepala Kelurahan Depati Barin Pangkalpinang Tahun 1983;
  • Kepala Kelurahan Ilir Barat II Palembang Tahun 1994;
  • Camat Toboali Bangka Tahum 1998;
  • Kasi Pol PP Bangka Tahun 2001;
  • Kasi Pol PP Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tahun 2001;
  • Camat Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2001;
  • Kabid. Pengaturan dan Penguasaan Tanah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2004;
  • PLH Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2004;
  • Kepala Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2005;
  • Asisten Bidang Administrasi Setda Kab. Bangka Selatan Tahun 2005;
  • Sekda Bangka Selatan Tahun 2005;
  • Inspektur Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2013;
  • Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013.
Selayang Pandang

Sejarah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung 2013 Nomor 1 seri D) yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Juni 2013.

 

Cikal bakal terbentuknya lembaga ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 seri D)

Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dalam membangun mayarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis dan berwawasan kebangsaan"

 

Misi

  1. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat;
  2. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat;
  3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap potensi konflik.
Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka bertugas menetapkan kebijakan teknis, dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

 

Fungsi

  1. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  2. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  3. Pengordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  5. Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan dan politik;
  7. Penyusunan program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang visi dan misi Gubernur;
  8. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  10. Pelaksanaan pembinaan staf;
  11. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Program Kerja

Program Kerja

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
  8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

 

Rencana Kerja

  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
  9. Penyediaan Bahan Logistik
  10. Penyediaan Makanan dan Minuman
  11. Rapat- rapat Koordinasi ke Luar Daerah
  12. Koordinasi dan Pengumpulan Data Kesbangpol
  13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
  16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
  17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan
  18. Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbang Pol dan Linmas
  19. Operasional Komunitas Intelijen Daerah
  20. Pemberdayaan Satuan Linmas dalam menunjang Terwujudnya Trantib Swakarsa
  21. Pemantapan Bela Negara bagi Satuan Linmas Kabupaten/Kota
  22. Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama
  23. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda
  24. Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
  25. Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol dan Linmas
  26. Sosialisasi Hak- hak Sipil dan HAM bagi Aparatur
  27. Bimtek Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM bagi Aparatur Pemerintah
  28. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik
  29. Pemantauan dan Monitoring Pemilukada 2013
  30. Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia
  31. Verifikasi Ormas/ LSM
  32. Sosialisasi Undang- Undang Bidang Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat
  33. Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas/ LSM
  34. Sosialisasi Undang- Undang Bidang Politik bagi Perempuan
  35. Sosialisasi Undang- Undang Bidang Politik bagi Pelajar SLTA
  36. Pengadaan Sistem Informasi Ormas/ LSM