Badan Siber dan Sandi Negara Gelar FGD Bahas Pembentukan SCIRT

JAKARTA--Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membangun smart city di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu BSSN juga mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (SCIRT) di setiap instansi pemerintah untuk menanggulangi dan memulihkan insiden siber. Upaya ini dilakukan sebab di tengah perkembangan teknologi dan informasi, risiko ancaman keamanan informasi saat ini semakin berkembang.

Untuk membahas pembangunan smart city dan SCIRT tersebut, BSSN menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Bersama Kita Membangun Ketahanan Cyber Sektor Pemerintahan Yang Handal dan Profesional” yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 10 Agustus di Ballroom Royal Kuningan Jakarta.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, mengungkapkan, keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya akan menjadi sangat merugikan, yaitu layanan pemerintah untuk publik terganggu dan kredibilitas pemerintah bisa menurun. Untuk itu ia meminta agar pihak pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya penguatan jaringan agar kegiatan e-government sehingga berjalan dengan baik

"Maka, BSSN mengundang seluruh pengelola sistem informasi layanan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengkonsolidasikan standar perlindungan, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber pada sektor pemerintah," ujar Djoko,Kamis (9/8/2018) kepada awak media di Jakarta.

Untuk membangun sistem CSIRT ini, BSSN akan melibatkan seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. CSIRT ini akan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki standar kompetensi yang sama di setiap instansi pemerintah. Untuk itu, setiap daerah akan diberikan kesempatan untuk mengirimkan calon SDM CSIRT yang akan dididik di bidang siber dan sandi.

“PNS, TNI/Polri akan dididik dengan standar yang sama di Pusdiklat, bagi yang belum ada SDM-nya akan kami kirim tenaga ahli siber dan sandi ke setiap provinsi dari tadinya enam  bulan akan ditingkatkan menjadi  minimal enam," ujarnya.

Dia menambahkan, diproyeksikan pada 2019 sistem ini sudah dapat berjalan. Dengan terbentuknya sistem tersebut, diharapkan nantinya BSSN dapat sangat mudah dan cepat untuk merespons insiden siber di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah.

Dia menambahkan, dengan  Focus Group Discussion (FGD) menjadi penting untuk membuka kesadaran pihak-pihak instansi pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber. FGD menjadi media berbagi informasi dan terciptanya asistensi untuk pengembangan perlindungan, penanggulangan dan pemulihan insiden siber pada sektor-sektor pemerintah.

"Kita harus tetap mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, sehingga kesiapan ini harus kita siapkan berjalan ke depan. Sehingga, pada saat Pilpres nanti BSSN mampu mengkondisikan, menyiapkan keamanan untuk pesta demokrasi benar-benar berjalan aman," ucapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, yang juga ikut dalam kegiatan FGD di Jakarta tersebut menyambut rencana pembentukan Computer Security Incident Response Team (SCIRT) di setiap instansi pemerintah. Untuk itu, instansi yang dipimpinnya akan mempersiapkan perangkat yang diperlukan dan menyiapkan SDM.

“Kita merespon pembangunan SCIRT ini. Dengan adanya SCIRT akan mengurangi risiko dan ancaman keamanan informasi,” katanya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Mamaqmudah