Bappeda Gelar Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Se-Provinsi Babel

Pangkalpinang – Badan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari kamis (28/12/2017), menggelar rapat koordinasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) se-provinsi kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan di kantor gubernur ruang tanjung pesona. Rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan sepanjang tahun 2017 dan melakukan hal-hal yang akan disepakati dalam perencanaan tahun 2018.

Dalam rapat koordinasi BKPRD tersebut, dibuka oleh Sekretaris Daerah provinsi Bangka Belitung Yan Megawandi. Dalam sambutannya Ia mengatakan bahwa tata ruang laut masih menjadi suatu persoalan di Bangka Belitung yang harus dapat diselesaikan sesegera mungkin.

“Pada tingkat nasional yang baru menyelesaikan tata ruang laut di level provinsi di indonesia, hanya provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Yan.

Provinsi Bangka Belitung sendiri sejak tahun 2016 sudah menganggarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). “Tapi kita masih menghadapi berbagai kendala yang belum selesai. Besok kita akan melakukan konsultasi publik untuk zonasi tata ruang laut,” jelas Yan.

Dengan keluarnya PP 18 tahun 2016, kebijakan urusan tata ruang pun bergeser dari Bappeda menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Ia menyampaikan sesuai arahan dari gubernur, bahwa kendali mengenai tata ruang tetap berada di Bappeda dalam konteks sebagai sekretariat BKPRD.

Yan berharap dalam tingkat provinsi ini, Bangka Belitung dapat melangkah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. “Saya harap Babel dapat melangkah lebih baik dari sebelum-sebelumnya dengan langkah Kepala Bappeda yang saat ini sudah melakukan rencana untuk digitalisasi keruangan,” harap Yan.

Lebih jauh Yan menyampaikan bahwa kepala Bappeda provinsi Babel Ferry Insani menjadi nara sumber tingkat nasional “Pak Ferry ini diminta menjadi nara sumber nasional untuk pertemuan BKPRM beberapa waktu yang lalu yang mewakili ke 34 provinsi yang ada di Indonesia, Karena menurut Kemendagri bahwa pemprov Babel dalam menyampaikan laporan kegiatan BKPRD kepada pemerintah pusat adalah salah satu provinsi terbaik,” ungkap Yan.

Atas penghargaan tersebut, Yan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah bekerja bersama-sama dalam membuat provinsi Babel menjadi yang terbaik dalam penyampaian laporan kepada pemerintah pusat.

“Untuk kedepannya kita akan lebih meningkatkan kinerja dibidang pengelolaan tata ruang, dengan mensinergikan berbagai kebijakan dan juga kesepakatan-kesepakatan supaya pengawalan terhadap tata ruang akan lebih baik dan lebih efektif,” pungkas Yan.

Selanjutnya, menurut Kepala Bappeda Provinsi Kep Babel Ferry Insani Dalam pembahasan BKRPD tersebut, ada beberapa persoalan yang perlu dikoordinasikan yaitu; Kewenangan penyelenggaraan penataan ruang pasca diterbitkannya PP nomor 18 tahun 2016, Arahan terkait penerbitan rekomendasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan belum selesainya perda RZWP3K, Belum optimalnya penguatan peran dan kapasitas, Pengembangan kawasan (Kawasan Strategis Provinsi) terkendala status kawasan/kawasan hutan, dan konflik kepentingan antar sektor (pertambangan, kehutanan, pertanian dan/atau pariwisata).

Untuk itu, Ferry mengatakan bahwa besok jumat (29/12/2017) setiap pokja agar dapat hadir dalam konsultasi publik, mengingat hal ini sangat penting.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
khalimo
Fotografer: 
Khalimo