Biro Hukum (III)

Info Kontak
Alamat Kantor

Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

Telepon
(0717) 439325
(0717) 439326
(0717) 439327
Faximile
0717-439324
E-Mail
biro.hukum@babelprov.go.id
Website
Pimpinan

Nama Pimpinan
H. Maskupal Bakri, SH, MH
NIP
19630306 198603 1 015
Pangkat / Golongan
IV/b, Pembina Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S-2 HUKUM
Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka belitung yang sadar hukum dan taat Hukum menuju masyarakat adil dan sejahtera"

Pengertiannya :
Setiap anggota masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak berusaha mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang sebaik baiknya akan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta sadar hukum dan taat hukum dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Misi

Untuk dapat mengambarkan hal yang seharusnya terlaksana, perlu dinyatakan misi dari suatu instansi pemerintah, sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Untuk itu dalam mencapai visi yang telah ditetapkan diatas, terdapat 4 (empat) misi yang di emban dan akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban yaitu :

  1. Menegakkan supremasi hukum.
  2. Meningkatkan pembinaan Aparatur.
  3. Peningkatan sarana/prasarana Hukum.
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat budaya  hukum.   
Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok

Berdasarkan  ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Biro Hukum mempunyai tugas memerikan pelayanan administratif dala penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang hukum, peraturan perundang-undnagan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas, Biro Hukum mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijkan di bidang hukum, peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
  2. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrai perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
  3. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.