Biro Organisasi Adakan Rapat Evaluasi Jabatan

PANGKALPINANG – Dalam rangka mengevaluasi  kembali hasil persetujuan Kemenpan RB atas  usulan evaluasi jabatan (Evjab) pelaksana  ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung,  hari ini (07/10) bertempat di ruang rapat pasir padi kantor gubernur, biro organisasi sekda pemprov babel mengadakan rapat evaluasi dengan  jajaran ASN yang membidangi kepegawaian di setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan pemprov babel.

Rapat  siang itu dipimpin oleh asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan, sedangkan untuk materi disampaikan  Subeki selaku kepala bagian kelembagaan dan Anjab biro organisasi sekretariat daerah pemprov babel. 

Evaluasi  kembali atas kelas jabatan ASN, dijelaskan Subeki dilakukan terhadap usulan kelas jabatan pelaksana yang sebelumnya telah diusulkan oleh pemerintah provinsi dan  mendapatkan persetujuan dari pihak Kemenpan RB namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. 

 “Peninjauan kembali yang perlu dilakukan adalah atas usulan evaluasi jabatan yang dahulu sudah pernah kita (red: pemprov) usulkan dan sudah mendapat persetujuan dari Kemenpan RB pertanggal 28 Juni 2019, yang diserahkan ke kami (red: biro organisasi) dan kami terima sekitar pertengahan Agustus 2019,” ungkap Subekti.

Selain itu peninjuan kembali atas evjab juga dilatarbelakangi kondisi dimana adanya kelas jabatan ASN  yang belum ada dalam usulan sebelumnya  sementara menjadi kebutuhan OPD yang mengacu pada aturan  Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tantang Numenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

“Terhadap hasil persetujuan atau validasi yang dilakukan oleh Kemenpan, posisi jabatan kepegawaian di OPD yang diusulkan dalam evjab sebelumnya dan sudah sudah mendapat persetujuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pegawai-pegawai kita yang ada di perangkat daerah masing-masing untuk itu Kita (red: pemprov) diberikan kesempatan oleh Kemenpan RB untuk mengusulkan kembali evaluasi jabatan kita sebagaimana posisi dan keadaan sekarang,” ucap Subeki.

Subekti juga menjelaskan bahwa kelas jabatan yang nantinya akan ditetapkan sebagaimana usulan dari setiap OPD dan akan dibawa ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan akan menjadi satu acuan dalam pemberian tunjangan penambahan penghasilan ASN.

 “Karena di 2020 kita (red: pemprov) akan melakukan pembayaran TPP berdasarkan evaluasi jabatan, artinya besaran TPP yang akan kita terima berdasarkan nilai dan kelas jabatan misalkan jika bapak/ibu ada di kelas jabatan 7 atau 9 itu ada nilainya dan nilai jabatan itu akan dikalikan dengan nominal rupiah sesuai kemampuan daerah dan menjadi nilai TPP yang akan diterima,” ungkap Subeki.

 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani