BPPKBPA Getol Perjuangkan Kesetaraan Gender

Pangkalpinang – Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BPPKBPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung getol memperjuangkan kesetaraan gender. Langkah memperjuangkan kesetaraan gender tak hanya di lingkup eksekutif, pasalnya legislatif mempunyai peran penting mewujudkan tujuan tersebut.

“Dewan merupakan institusi penting dalam mewujudkan kesetaraan gender,” kata Sumini Yuliastuti, Kepala BPPKBPA Babel saat membuka acara Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di ruang pertemuan Badan Diklat Babel, Selasa (14/4/2015).

Anggota dewan mempunyai peran penting sebagai pemegang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ia menambahkan, fungsi koordinasi dan legislasi harus dikedepankan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui fungsi legislasi diharapkan dapat menghasilkan atau membuat kebijakan publik yang responsif gender.

"Idealnya, implementasi pengarusutamaan gender dilakukan di setiap institusi tanpa ada diskriminasi. Dewan dalam pengawasan dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan yang mampu dinikmati semua kalangan," tegasnya.

Pernyataan senada disampaikan Hasnah Aziz Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Politik, Sosial dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, peran legislasi dewan dengan upaya memperjuangkan pembuatan undang-undang tentang kesetaraan gender dan menghasilkan kebijakan mendukung kesetaraan gender.

“Peran dewan antara lain, sebagai regulator mengatur peraturan-peraturan demi kemajuan daerah, policy making perumusan kebijakan dan budgeting,” jelasnya.

Tak hanya itu. Ia memaparkan, fungsi dewan sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan akan menghasilkan output berupa perda serta kemampuan membuat program yang berguna bagi kaum perempuan. Dewan dan pemda harus bekerja sama memadukan program-program yang bisa memajukan Bangka Belitung.

“DPRD juga harus berperan sebagai penyeimbang dan kontrol yang efektif,” tegasnya.

Lebih jauh ia mengharapkan adanya peran dewan untuk mewujudkan fungsi representatif, melindungi, advokasi memperjuangkan aspirasi rakyat melalui negoisasi kompleks, administrasi oversight (pengawasan), menilai dan menguji undang-undang responsif gender. PUG merupakan strategi mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Hal tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan permasalahan perempuan dan laki-laki. “Dewan melakukan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan,” ungkapnya.

Sementara Ferdiyansyah Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, dewan mempunyai fungsi memberi persetujuan anggaran yang diajukan pemerintah. Program ajuan pemerintah harus menyentuh masyarakat, seperti program tentang anak, harus ada zona sekolah.

"Selama budgeting bermanfaat dan menyentuh masyarakat kecil, kami perjuangkan. Karena itu membantu kesejahteraan masyarakat. Perempuan di Bangka Belitung masih kurang yang terjun ke dunia politik. Padahal banyak yang perlu diperjuangkan oleh kaum perempuan melalui dunia politik," ujar Ferdian

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari