Camat, Lurah, dan Kepala Desa Mendapatkan Arahan Juknis Alokasi Dana Desa

Pangkalpinang – Sebanyak 309 perangkat pemerintahan dari kabupaten/kota yakni kepala desa, lurah, dan camat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pengarah atau sosialisasi mengenai bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kecamatan/kelurahan mandiri percontohan dan bantuan dana desa kepada pemerintah desa di Ruang Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Senin (04/06/2018)  

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Perwakilan Perbendahaaran Kementerian Keuangan Wilayah Bangka Belitung, Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) serta dari pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulaun Bangka Belitung.

Pengarahan tersebut terkait penjelasan tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa dan bantuan pemerintah daerah yang terdiri dari tertib administrasi pelaporan realisasi keuangan mulai dari perencanaan  program, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan keuangan dan realisasi kegiatan. 

“Penyusunan perencanaan agar selaras dengan platform yang telah digariskan oleh aturan pemerintah, dimana program yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari dana desa maupun bantuan dari pemerintah provinsi harus untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa,” tegas Wakil Gubernur.

 Pengarahan mengenai petunjuk teknis penggunaan angaranan dana desa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Yuliaswan berkenaan dengan prioritas penggunaan dana desa diantaranya untuk membiayai pengembangan potensi desa.

Sementara itu, arahan yang sama terkait petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada perangkat kota yakni lurah dan camat juga disampaikan oleh Kepala biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Haris.

Dalam penjelasannya, Haris mengungkapkan penganggaran program bantuan keuangan pemerintah provinsi dimaksudkan guna mendukung terwujudnya proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan pelayanan publik kecamatan dan kelurahan. "Selain itu juga bantuan keuangna ini dalm rangka penguatan kapasitas aparatur sipil kecamatan dan kelurahan, mendukung program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan penyelenggaran pemerintahan, "jelas Haris.

Menurut Haris penganggaran program bantuan khusus pemerintah provinsi kepada perangkat pemerintah instansi keluarahan dan kecamatan telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun besaran anggaran bantuan khusus untuk kecamatan dan kelurahan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). "Rinciannya adalah 40 persen untuk bidang pemerintahan umum, 35 persen untuk kegiatan pelayanan publik, dan 25 persen untuk fasilitasi kegiatan kerjasama antar perangkat dalam rangka peningkatan pelayanan publik," jelas Haris.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani