Dewan Pertimbangan Gubernur DIY Kunjungi Pemprov Babel untuk Mengetahui Sukses Babel dalam Penanganan Ketimpangan dan Kemiskinan

“Intinya kami bermaksud belajar dari Bangka Belitung untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta belajar bagaimana Bangka Belitung menangani masalah potensi intoleransi.”

PANGKALPINANG--Dewan Pertimbangan Gubernur Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) atau disebut dengan Parampara Praja melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka studi komparasi terkait penanganan indeks toleransi dan indeks gini, Senin (10/9). Kedatangan  rombongan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Abdul Fatah dan Kepala Bappeda Babel Fery Insani di ruang Romodong Kantor Gubernur.

Dipilihnya Pemerintah Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung sebagai tempat studi komparasi oleh Dewan Pertimbangan Gubernur DIY karena provinsi yang dikenal dengan sebutan Negeri Serumpun Sebalai ini dianggap berhasil dalam penanganan masalah ketimpangan, kemiskinan, demokrasi, intoleransi.

“Kami memilih Provinsi Bangka Belitung karena kami ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah daerah sehingga menghasilkan ketimpangan dan kemiskinan yang rendah di Bangka Belitung serta bagaimana pemerintah daerah Babel menghadapi potensi kemiskinan dan intoleransi,” kata Prof Dr Edy Suandi Hamid, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Gubernur DIY.

Dari delapan anggota Dewan Pertimbangan Gubernur DIY, diwakili oleh tiga anggota yaitu Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Mec, Prof. Dr. Amin Abdullah, dan GKR Mangkubumi,

Edy Suandy Hamid dalam paparannya menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, Bangka Belitung merupakan provinsi paling tidak timpang, sedangkan DIY provinsi paling timpang dalam distribusi pendapatan. “Dan dari presentase penduduk miskin, Bangka Belitung provinsi yang kecil presentase penduduk miskinnya. Bangka Belitung nomor 6 terbaik, DIY berada di nomor 23,” katanya.

Terkait pertimbangan Babel lebih unggul dari DIY dari sisi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan itulah, mengapa Dewan Pertimbangan Gubernur DIY memilih Babel sebagai studi komparatif. “Intinya kami bermaksud belajar dari Bangka Belitung untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta belajar bagaimana Bangka Belitung menangani masalah potensi intoleransi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pertimbangan Gubernur DIY yang terlah memilih Provinsi Kepulauan Bangka sebagai lokasi studi komparatif.

“Kami sampaikan terima kasih atas kunjungan ini, semoga kunjungan ini memberikan nilai positif bagi kerja sama yang lebih baik lagi antara Babel dengan DIY,” kata Abdul Fatah.

Menurut Abdul Fatah sejak provinsi ini didirikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat konsen dalam pengentasan kemiskinan. Sebab salah satu tujuan mengapa dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk mensejahterakan rakyat. Berbagai langkah terus dilakukan muntuk mengatasa masalah kemiskinan ini.

“Langkah yang dilakukan di antaranya mmberikan kriteria khusus terhadap kemiskinan melalui konsep pemerintahan terhadap kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, membangun fasilitas kesehatan, pendidikan bagi penduduk,” paparnya.

Adapun untuk menurukan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dikatakan Abdul Fatah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai strategi diantaranya meningkatkan  pembangunaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Selain itu strateginya adalah meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi, mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, ujarnya.

Sementara itu Prof. Dr. Amin Abdullah, anggota Dewan Pertimbangan Gubernur DIY lainnya memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Babel dalam menjaga dan membangun toleransi di daerahnya.

“Babel tentu sangat baik daripada DIY dalam segi toleransi, ini menjadi pertimbangan kami ke Babel untuk mengetahui bagaimana mengelola hal tersebut,” kata .Amin Abdullah, yang juga manta Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta.

Menjawab hal tersebut, Wagub Abdul Fatah mengatakan bahwa toleransi dalam lingkar kehidupan bangka belitung terbentuk secara lingkar historis dan mengikuti kaidah kebijakan yang digariskan pemerintah nasional.

“Tentu kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada untuk mendeteksi ada tidaknya potensi konflik yang akan terjadi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Edy Suandi Hamid juga menjelaskan tentang keberadaan dan keanggotaan Dewan Pertimbangan Gubernur DIY atau disebut dengan Parampara Praja.

Dia mengungkapkan bahwa Dewan Pertimbangan Gubernur DIY berdasarkan Pergub  DIY Nomor 20 tahun 2016 dijelaskan bahwa Parampara Praja merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah melalui keistimewaan.

“Dewan Pertimbangan Gubernur DIY memiliki delapan anngota dengan Ketua Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D, SH., dan Wakil Ketua Prof. Dr.dr. Soetaryo, Sp.A.(IK). Sedangkan anggota Prof. Dr. AM. Hermin Kusmayati, SST., SU , Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Mec, Prof. Dr. Amin Abdullah, Suyitno, SH., MS, GKR Mangkubumi, dan GPH. Wijoyo Harimurti.

Wagub Abdul Fatah didampingi Kepala Bappeda, Fery Insani, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Elfiyena, dan Kepala Dinas Sosial, M. Azis H. serta dihadiri beberapa Pelaku UMKM Babel

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Mamaq
Fotografer: 
Mamaq