Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jalan Pulau Pongok
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

(0717) 435504
(0717) 421934
(0717) 421934
bpmpd.provbabel@gmail.com
Drs. Sunardi, MAP
19631223 198603 1 006
S-2 MANAJEMEN SUMBERDAYA APARATUR

Sejarah

  1. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000 wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota provinsi Pangkalpinang, Selanjutnya sejak tanggal 27 Januari 2003 Provinsi Kepualauan Bangka Belitung mengalami pemekaran wilayah dengan menambah 4 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Bangka Selatan. 
  2. Peraturan daerah Prov.Kep Babel Nomor 19 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata kerja BPM Prov Kep Bangka Belitung.
  3. Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah provinsi kepulauan bangka belitung
  4. Peraturan daerah No 1 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah provinsi kepulauan bangka belitung (Bab XI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)

Visi

Terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif.

 

Misi

  1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta Memantapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
  3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
  4. Mengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  6. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa
  7. Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  8. Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
  9. Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG
  10. Program Raskintis
IV/c, Pembina Utama Muda

Tugas Pokok

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

 

Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/ kota dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.