Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

0717 – 4255117
0717 – 4255117
dp3acskb@babelprov.go.id
dr. Dr. Hendra Kusumajaya, M.EPID
19590117 199003 1 007
S-3 ADMINISTRASI PUBLIK

Sejarah

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disini lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Program pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan, KB dan Perlindungan Anak telah menginjak tahun ke 5, yaitu dilaksanakan sejak tahun 2008. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini di sebut era reformasi.

Landasan hukum Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak adalah UUD 1945, Khususnya :

  • Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
  • Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
  • Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pemimpin yang pernah dan sekarang memimpin Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

  • Mustapa Mahrif ( Juni 2008 – Januari 2009)
  • Dra. Nursaadah, MM ( Januari 2009 – Januari 2011)
  • M. Taufik, SE (Plt. Januari 2011 – September 2011)
  • Toni, SE ( September 2011 – Oktober 2012)
  • Hj. Syafitri, SE,M.Si ( Oktober 2012 – sekarang)

Visi

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG “.

 

Misi

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

  • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya mendukung Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  • Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsive gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
  • Mengupayakan perlindungan, penghapusan kekerasan serta pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan
  • Melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  • Mendorong terwujudnya keluarga kecil yang sejahtera, sehat, maju dan mandiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

Program Kerja

Program-program Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 dibagi menjadi dua jenis yaitu Program Generik (dasar) dan Program Teknis.

  1. Program Generik (dasar)
  1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  2. Program administrasi perkantoran
  3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  4. Program Peningkatan Disiplin aparatur
  5. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
  6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  B.  Program Teknis

  1. Program pengutan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat
  2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  3. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana

 

Rencana Kerja

  1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
  9. Penyediaan peralatan rumah tangga
  10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  11. Penyediaan Makanan dan minuman
  12. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

 

 B.  PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

  1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

 

C.  PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

  1. Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

 

D.  PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DAN ANAK

  1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
  2. Penguatan kelembagaan PUG dan anak
  3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
  4. Pengembangan sistem Informasi Gender dan anak
  5. Fasilitasi upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
  6. Pembinaan Partisipasi hak anak
  7. Kongres anak daerah Provinsi
  8. Kongres Anak Nasional

E.  PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

  1. Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tak show

 

 F.  PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

  1. Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupa keluarga
  2. Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia
IV/d, Pembina Utama Madya

Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

 

Fungsi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
  2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan umum lintas kabupaten/kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
  3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak
  4. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)
  5. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan