Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Info Kontak
Alamat Kantor

Jl. Pulau Belitung No. 4
Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

Telepon
(0717) 439426
(0717) 439429
Faximile
(0717) 439247
Pimpinan

Nama Pimpinan
Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si
NIP
19630717 198903 1 009
Pangkat / Golongan
IV/c, Pembina Utama Muda
Pendidikan Terakhir
S2 Administrasi Publik Tahun 2012
Pengalaman
  • Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 23-08-2012
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan Daerah tahun 27-08-2010
Selayang Pandang

Sejarah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri  D) yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2008.

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Optimal,Akuntable dan Akurat.

Misi

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang perpajakan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Mewujudkan kebijakan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai alat untuk melakukan fungsi, alokasi, distribusi dan stabilitasi.
Meningkatkan efektifitas manajemen dan pengelolaan keuangan daerah.
Meningkatkan keselarasan antar pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
Meningkatkan Penyediaan administrasi asset yang akurat.
Meningkatkan pelayanan publik di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Mewujudkan sistem informasi yang teritegrasi.
Meningkatkan penerimaan daerah dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak (WP).
Meningkatkan penyediaan prasarana, guna menunjang intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Mewujudkan data dan informasi perpajakan yang konfrehensif, akurat, reliable, transparan dan dapat di akses oleh masyarakat.
Mewujudkan komunikasi, pengiriman data dan transaksi secara cepat, transparan, akuntable dan realible, antara DPPKAD dengan wajib pajak, juga antara DPPKAD dengan unit kerja sejenis di setiap kabupatyen/kota.
Meningkatkan pengelolaan data dan menginformasikan kepada masyarakat dan mitra kerja mengenai potensi serta peranan pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain terhadap pembangunan daerah.
Mengoptimalkan kerja sama dan hubungan dengan masyarakat (community development) yang berkompeten dengan meningkatkan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun pendapatan lain-lainnya.
Mewujudkan organisasi DPPKAD sebagai organisasi yang mau terus belajar (learning organization), beradaptasi dengan lingkungan, menerapkan teknik dan inovasi yang baru, dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaaan keuangan dan asset daerah.

 

Fungsi

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum Lintas Kabupaten/Kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah,
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Program Kerja

Program Kerja

Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini secara umum juga bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kedisiplinan aparatur pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur.

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menyediakan informasi keuangan.

 

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang memprioritaskan untuk kegiatan pengevaluasian raperda kab/kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD Kab/Kota.

 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatykan kinerja aparatur dalam bidang keuangan dan pendapatan.

 

Program Peningkatan Penerimaan Pajak

Pada program ini diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kesadaran masyarakat  dalam membayar pajak, yang akan membuat pendapatan di bidang pajak daerah meningkat setiap tahunnya.

 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 

Program ini bertujuan untuk tersajinya informasi asset daerah yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan.

 

Rencana Kerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber-sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  6. Penyediaan alat tulis kantor
  7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  10. Penyediaan makanan dan  minuman
  11. Rapat-rapat koordinasi dan kunsultansi ke luar daerah
  12. Penyediaan jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
  13. Jasa pemeliharaan sistem pengganjian PNS SKPD di lingkungan Prov.Kep.babel

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  1. Pembuatan DED dan Pembangunan Gedung
  2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
  3. Pengadaan peralatan kantor
  4. Pengadaan perlengkapan kantor
  5. Pengadaan meubelair
  6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  9. Pemeliharaan rumah dinas
  10. Pembangunan tempat cek fisik kendaraan bermotor
  11. Pembangunan ruang arsip

 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  1. Pembinaan Administarsi Umum, Kepegawaian dan keuangan di UPTD

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  2. Rapat koordinasi dan intensifikasi sumber-sumber pandapatan daerah
  3. Rakor Koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait (kepolisian dan jasa raharja)
  4. Tim intensifikasi ektensifikasi PBB dan PPh Prov.Kep.Babel
  5. Rapat Koordinasi PBB dan PPh

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  1. Penyusunan laporan keuangan semesteran

 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

  1. Penyusunan rancangan perda tentang APBD
  2. Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  3. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
  4. Operasional aplikasi SIPKD dan Regional SIKD
  5. Pembinaan bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD
  6. Penyusunan dan Penghapusan barang-barang inventaris
  7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

 

 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

  1. Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan perubahan APBD
  2. Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan bupati/walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 

Peningkatan penerimaan pajak

  1. Sosialisasi perda pajak daerah
  2. Razia kendaraan bermotor

 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

  1. Pembinaan bendahara barang dan pengurus barang SKPD