Dinas Pendidikan

Info Kontak
Alamat Kantor

Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

Telepon
0717-439234
Faximile
0717-436134
E-Mail
info@dindik.babelprov.go.id
Website
Pimpinan

Nama Pimpinan
Drs. Muhammad Soleh, MM
NIP
19640324 198903 1 001
Pangkat / Golongan
IV/c, Pembina Utama Muda
Pengalaman
  • Kepala Sekolah SMAN 1 Toboali
  • Kepala Sekolah SMA 1 Pangkalpinang
  • Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang
  • Kabid Kerjasama Badan Sertifikasi Kota Pangkalpinang
  • Kabid Program Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel
  • Kabid Kebudayaan Dinas P dan K Prov. Kep. Babel
  • Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Prov. Kep. babel
  • Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Babel
Selayang Pandang

Sejarah

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pertama kali pada tahun 2001. Dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang- undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seiring dengan perjalanannya dan berdasarkan kebutuhan dan pengembangan organisasi daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami dua kali perubahan nomenklatur dan struktur organisasinya. 

 

Visi dan Misi

Visi

Layanan pendidikan yang tersedia, terjangkau, merata, berkualitas, berkarakter bangsa untuk semua.

 

Misi

  1. Menyediakan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
  2. Menyediakan Layanan Pendidikan Dasar yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
  3. Menyediakan Layanan Pendidikan Menegah dan Tinggi  yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
  4. Menyediakan Layanan Pendidikan Formal dan Informal yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
  5. Menyediakan Layanan Manajemen Pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok

Dinas pendidikan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas perbantuan yang diberikan pemerintah.

 

Fungsi

  1. Penyusunan program dibidang pendidikan sesuai rencana strategis pemerintah daerah.
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
  3. Pemberian izin di bidang pendidikan provinsi dan melaksanakan pelayanan umum.
  4. Pembinaan kegiatan dibidang pendidikan kewenangan provinsi.
  5. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pemerintah kabupaten/kota.
  6. Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dan program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  7. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggara perguruan tinggi.
Program Kerja

Walaupun pembangunan SDM melalui bidang pendidikan merupakan hal yang sangat kompleks, sebetulnya ada tiga roda penggerak utama pembangunan bidang pendidikan yang saling terkait satu sama lain. Pertama, yaitu sarana dan prasarana pendidikan dimana dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang bermutu, maka layanan pendidikan bagi masyarakatpun akan lebih meningkat. Kedua, yaitu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan adanya pendidik dan tenaga kependidikan  yang bermutu tentunya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, yaitu Lembaga pendidikan. Dengan adanya tata kelola yang baik dari pengelola lembaga pendidik tentunya akan dapat meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Secara umum pembangunan bidang pendidikan tahun 2013 – 2017 akan diarahkan pada tiga hal utama, yaitu sebagai berikut ;

  1. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
  2. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
  3. Penerapan system tata kelola lembaga pendidikan yang baik termasuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pengukuran ketercapaian hasil pembangunan pendidikan.

Untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan telah disusun program kerja yang terdiri dari 5 (lima) program utama dan 3 (tiga) program penunjang dengan rincian sebagai berikut :

 

Program utama;

  1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.
  3. Program Pendidikan Menengah.
  4. Program pendidikan non formal dan informal.
  5. Program Layanan Pendidikan.

Program Penunjang;

  1. Program Administrasi Perkantoran.
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
  3. Program Peningkatan disiplin aparatur.