Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sosialisasi Program Nasional Bidang Perumahan

Pangkalan Baru-  Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alfian menjelaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2018 berupaya melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 melalui kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Alfian pada saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Nasional dan Rakor Pembiayaan Perumahan Kegiataan Dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan TA 2018, bertempat di Soll Marina Hotel Pangkalan Baru Provinsi Bangka Belitung, pada hari Kamis (11/10/2018).
 
"Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau," jelas Alfian.
 
Ditambahkannya, bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 178 unit rumah, rehabilitasi rumah korban banjir di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 75 rumah, sharing pendanaan sekitar tiga belas miliar.
 
"Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap adanya penurunan tingkat hunian rumah tidak layak di Bangka Belitung sesuai dengan Renstra bidang perumahan " harapnya.
 
Kegiataan yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 11 hingga 12 Oktober 2018 menghadirkan pemateri dari Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Rifaid selaku Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.
 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berhati diri, mandiri dan produktif," urai Rifaid.
 
Menurut Rifaid, pembangunan bidang perumahan rakyat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan permasalahan yang dihadapi yakni tantangan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini masih tinggi. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari faktor supply and demand termasuk keterbatasan sumber pembiayaan.
 
"Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila adanya keterlibatan antara pemerintah daerah, swasta dan perbankan," tegasnya.
 
Salah satu pilot project yang akan dilakukan adalah pendataan di bidang perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui pendataan ini diharapkan dapat mengetahui berapa jumlah ASN di pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang belum memiliki rumah.
 
"Dengan pilot project nantinya akan diperoleh data secara akurat tentang kebutuhan rumah bagi ASN yang belum memiliki rumah," jelasnya.
Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra