Direktur BUMDes Termohon Sidang Perdana Komisi Informasi Babel

PANGKALPINANG - Sidang perdana sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digelar diruang sidang KI Babel, bertempat di lantai 3 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa(7/3/2017) pukul 10.00 wib.

Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi dibuka oleh Majelis hakim yang di ketuai Ahmad,SH (Koordinator bidang penyelesai sengketa informasi) dengan anggota majelis hakim Syawaludin, S.Pd (Koordinator bidang Advokasi,Sosialisasi & Edukasi), Subardi, M.Pdi (Wakil Ketua KI Babel) dan Panitera pengganti Hery Setiono, juga dihadiri Ahmad Rivandi selaku Pemohon dan Maryono Direktur BUMDes Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah selaku Termohon.

Sebelum dibacakannya  kronologis perkara sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon,  Hakim Ketua KI Babel Ahmad,SH sempat menyampaikan kewenangan dan tugas pokok Komisi Infomasi Bangka Belitung, kemudian dilanjut dengan  memeriksa legal standing dari  identitas diri  Pemohon dan Termohon.

Didalam kronologis yang dibacakan oleh hakim ketua Ahmad, ada 5 hal yang menjadi permintaan Pemohon Ahmad Rivandi kepada Maryono Direktur BUMDes Lubuk Besar selaku Termohon, diantara meminta laporan kegiatan BUMDes dari tahun 2015-2016, laporan sumber dana yang didapatkan oleh BUMDes Lubuk besar dan laporan aset-aset BUMDes Lubuk Besar dan laporan keuangan BUMDes tahun 2015-2016.

Setelah dibacakan kronologis perkara yang disengketakan, Maryono (Termohon), mengaku baru mengetahui apa itu Komisi informasi dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya dalam perkara sengketa informasi.

“Pak Ketua Hakim, saya baru mengetahui bahwa informasi itu bisa disengketakan dan sangat penting bagi masyarakat dalam membantu pengawasan dan membantu badan publik menjadi lebih baik, dengan ketidaktahuan saya bukan berarti saya mau melanggar hukum, namun takut dan kuatir jika dokumen atau informasi yang akan kami  berikan menyalahi aturan atau disalahgunakan “ kata direktur BUMDes Lubuk Besar kepada Hakim Ketua.

Sebelumnya, Maryono sempat menyampaikan bahwa ia sudah lama mengenal Rivandi, dan mengaku mau memberikan informasi atau dokumen yang diminta Pemohon, hanya saja belum sempat bertemu dan keburu mendapat surat panggilan sidang dari KI Babel.

Sementara itu saat hakim ketua Ahmad, memberi kesempatan kepada Rivandi (Pemohon) untuk menanggapinya, Pemohon hanya menjawab bahwa yang dimintai merupakan hak masyarakat untuk mengetahui agar BUMDes lebih transparan/terbuka mengelola badan usaha milik publik/masyarakat.

Kemudian, sebelum melanjutkan pada proses sidang ajudikasi hakim ketua Ahmad menawarkan kepada Termohon dan Pemohon menyelesaikan perkara sengketa informasi melalu mediasi.

“Karena permasalahan ini tidak ada yang krusial, kami menawarkan perkara sengketa informasi ini diselesaikan melalui jalur mediasi, apakah Termohon dan Pemohon bersedia?” tanya Ahmad.

Saat itu Pemohon dan Termohon menyetujui perkara sengketa informasi diselesaikan melalui mediasi, dan hakim ketua sidang sengketa informasi menunjuk Rikky Fermana Ketua KI Babel sebagai Mediatornya, atas persetujuan Pemohon dan Termohon sidang sengketa informasi diskor selama 15 menit untuk memberi waktu kepada kedua belah pihak mediasi.

Hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dimediator oleh Ketua KI Babel Rikky Fermana, kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi, bahwa Termohon bersedia memenuhi atau memberikan informasi berupa hardcopy dokumen yang diminta oleh Pemohon, Pemohon bersedia memberi waktu kepada Termohon selama 10 hari atau pada tanggal 21 Maret 2017 menyerahkan hardcopy kepada Pemohon, Pemohon menyetujui segala biaya yang timbul  dari pengandaan dokumen yang diminta dibayar/diganti kepada Pemohon.

Setelah hasil kesepakatan mediasi ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, sidang dibuka kembali oleh hakim ketua Ahmad, dan kemudian hasil kesepakatan mediasi dibacakan dalam sidang tersebut.

“ Hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat, maka sidang sengketa informasi akan dilanjutkan pada tanggal 22 Maret 2017 untuk membacakan penetapan putusan hasil mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon“, tukas Ahmad seraya mengetok palu tiga menandakan sidang ditutup.

Empat Pejabat Publik Dari Kabupaten Bangka Tengah Mangkir Di Sidang KI Babel

Seyogya pada Selasa (7/3/2017) majelis hakim Komisi Infomasi (KI) Bangka Belitung (Babel) menyidangkan 5 (lima) perkara sengketa informasi yang diajukan Pemohon/masyarakat atasnama Ahmad Rivandi warga desa Lubuk Besar, hanya satu pejabat publik yang hadir memenuhi panggilan sidang ajudikasi yakni Dirut BUMDes Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Maryono.

Empat pejabat publik sebagai Termohon dari Kabupaten Bangka Tengah mangkir dalam persidangan perdana ajudikasi sengketa informasi, yakni Camat Lubuk,Kades Lubuk Lingkup, Kades Lubuk Besar dan Ketua BPD Lubuk Besar.

Kepada pers, Ketua KI Babel membenarkan bahwa memang ada 4 (empat) Termohon dari pejabat publik Kabupaten Bangka Tengah tidak menghadiri sidang perdana ajudikasi sengketa informasi di Kantor KI Babel, dan saat disinggung oleh jurnalis-jurnalis Babel ketidakhadiran Termohon di sidang perdana, Rikky Fermana mengaku belum mendapat konfirmasi alasan ketidakhadiran mereka dalam sidang ajudkasi tersebut.

“Saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadirannya Termohon, namun ketidakhadiran Termohon pada sidang perdana ajudikasi sengketa informasi tetap kami lanjutkan tanpa harus menunggu Termohon, dan kami akan melayangkan surat panggilan sidang ke II kepada Termohon “ Kata Rikky

Lebih lanjut Rikky, menghimbaukan kepada pejabat publik yang menjadi Termohon didalam persidangan sengketa informasi hendaknya dapat menghadiri panggilan sidang ajudikasi dan menyampaikan pernyataannya keberatan terkait informasi yang diminta oleh Pemohon/masyarakat di persidangan tersebut, namun ia menegaskan setiap warga Negara Indonesia harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku di NKRI dan sekecil apapun pelanggaran terhadap undang-undang ada konsekuensi hukumnya.

“Lembaga ini dibentuk atas perintah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, ketidak patuhan atau melawan undang-undang ada konsekuensi hukumnya, ilustrasinya begini kita yang melawan undang-undang lalulintas seperti tidak memakai helm atau tidak mempunyai SIM saat mengemudi kendaraan bermotor dan mobil saat dirazia pasti ditilang oleh pihak kepolisian berupa sanksi hukum membayar denda bahkan sanksi penjara apabila pelanggaran kecelakaan lalulintas menimbulkan korban jiwa”, urai Rikky.

Rikky  menguraikan, apabila hasil putusan majelis hakim sengketa informasi tidak  dipatuhi oleh pejabat publik/ Termohon, konsekuensi hukum yang  timbul selain ancaman pidana penjara selama 1 tahun, hasil putusan ini bisa menjadi dasar hukum Pemohon membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian khususnya bidang tipikor  dan kejaksaan tinggi (kejati), adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di badan/pejabat publik yang menjadi Termohon.

“ Bagi pejabat publik yang menjadi Termohon tidak mengindahkan hasil putusan sidang sengketa informasi akan menimbulkan dugaan tindak pidana lainnya seperti dugaan korupsi, dan akan membuat permasalahan sengketa informasi semakin panjang dan berdampak kurang baik terhadap kinerja bagi badan publik itu sendiri “ pungkas Rikky.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Tri Dianita
Fotografer: 
Tri Dianita
Editor: 
Noviansyah