Diskominfo Babel Memutakhirkan Aplikasi, Sudarman: Integrasikan Aplikasi e-Planning, e-Budgeting dan e-Monev

PANGKALPINANG – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya melakukan pemutakhiran aplikasi data. Salah satu strateginya yakni mengintegrasikan aplikasi e-planning, e-budgeting dan e-monev.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sudarman, saat ini sedang berupaya mengintegrasikan aplikasi e-planning, e-budgeting dan e-monev. 

Selama ini, kata Kadiskominfo Sudarman, masih ada kendala penggunaan tiga aplikasi tersebut, akibat arus data dari e-planning tidak dapat di transfer ke aplikasi e-budgeting. Sehingga data harus di entry ulang untuk di proses di e-budgeting.

“Ini untuk efisiensi dan kemudahan dalam evaluasi,” kata Kadiskominfo Sudarman usai pembahasan integrasi aplikasi e-planning, e-budgeting dan e-monev, di Ruang Rapat PT Timah Tbk, Jumat (6/7/2018).

Hadir dalam pertemuan tersebut pihak pengembang e-planning dari pemprov diwakili Diskominfo, Bappeda, Universitas Darma Persada, IT independen. 

Usaha-usaha yang dilakukan pemprov di antaranya, studi komparasi pada kasus sama, proses administrasi. Selain itu meminta pihak BPKP untuk dapat membuka akses aplikasi, namun belum dapat memecahkan persoalan.

Pihak pengembang e-planning siap bekerja sama dalam mempercepat integrasi ini dengan membuka coding yang ada di e-planning, namun persoalannya di aplikasi e-budgeting belum dapat menyelaraskan hal tersebut. 

“Persoalan ini tidak hanya terjadi Bangka Belitung, sebab ratusan pemda di seluruh Indonesia mengalami kondisi serupa. Ada beberapa gubernur dan bupati ikut menyelesaikan dan tidak terwujud,” kata Andi perwakilan pengembang aplikasi.

Sementara pihak IT independen berharap agar mendapatkan izin masuk kedalam aplikasi. Selain itu menyarankan membuat aplikasi baru atau kembali ke aplikasi e-budgeting yang lama. 

Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membuka akses aplikasi e-budgeting, bekerja sama dengan pihak pengembang BPKP. Keputusan kedua kembali ke sistem lama dengan mengupgrade kekurangan yang ada. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari