DPD-RI Uji Sahih RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan

PANGKALPINANG - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan ini untuk melakukan uji sahih RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan yang digagas oleh DPD.
 
Erzaldi Rosman Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan sangat mengapresiasi RUU ini dan Babel juga bersyukur menjadi salah satu daerah dilaksanakannya uji sahih. RUU inisiatif ini sudah ditunggu, karena tata kelola didaerah kelautan berbeda dengan daratan. Potensi lautan di daerah kepulauan sangat tinggi, namun jika salah dalam mengelolanya maka daerah itu akan rugi besar.
 
"RUU ini sangat penting bagi percepatan pembangunan di provinsi Kepulauan. UU ini bisa diselesaikan dengan cepat agar mampu mengoptimalkan penanganan potensi kelautan dan SDA yang dimiliki," ucap Erzaldi saat acara uji sahih RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan di Provinsi Bangka Belitung di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur di Pangkalpinang, Selasa (20/6/17).
 
Erzaldi menambahkan bahwa dalam RUU ini terdapat enam daerah provinsi kepulauan, yakni Kep Babel, Kep Riau, Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTT. Jadi jika RUU ini terlambat atau molor, tentunya daerah tidak bisa dengan cepat masuk dan menggali potensi yang ada di provinsi kepulauan. Pada UU No 23 tahun 2014 hanya terdapat empat pasal yang mengurus kelautan,
 
"RUU ini akan menghasilkan UU yang komprehensif dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah," tambahnya.
 
Erzaldi mengatakan jika selesai, ada keuntungannya bagi Babel. Selain ada DAU, DAK, akan ada Dana Kebutuhan Khusus Kepulauan. Sangat wajar jika Kepulauan membutuhkan dana tersebut, karena dalam hal infrastruktur didaratan dan dilaut seperti dermaga.
 
"UU ini akan memberikan keleluasan dan fleksibelitas dalam mengelola SDA dan potensi kelautan yang besar. Dilautan itu tidak hanya ada timah, namun juga ada potensi ikan tangkap yang besar, harta karun, bagi hasil minyak bumi, dan masih banyak lagi," tutup Gubernur.
 
Fachrul Razi Wakil Ketua Komite I DPD RI mengatakan DPD mulai garap RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan di prolegnas 2017 karena menilai provinsi daerah kepulauan saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi kontinental. Ketertinggalan ini tentunya berdampak pada pelayanan masyarakat.
 
"RUU ini untuk mempercepat pembangunan didaerah kepulauan sehingga penyerapan anggaran bisa seimbang dengan daerah daratan," ujar Fahrul.
 
Lebih jauh Fachrul mengatakan bahwa melalui forum ini diharapkan ada pengayaan terhadap RUU sehingga dihasilkan landasan hukum yang kuat bagi arah dan kebijakan pembangunan di daerah kepulauan. Dimana dalam RUU ini terdapat 11 sektor pembangunan ekonomi kelautan yang menjadi perioritas. Kesebelas sektor ini diantaranya adalah perikanan dan pengelolaan hasil perikanan, bioteknologi, pertambangan, ESDM, perhubungan, pariwisata bahari, sumber daya pulau kecil, hutan mangrove, dan jasa kelautan.
 
"Kita butuh masukan produktif terhadap RUU untuk menyempurnakannya. Kami juga harapkan dukungan yang kuat dari pemda agar RUU bisa segera selesai dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah kepulauan," harapnya.
Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto/Adi Tri
Fotografer: 
Adi Tri