DPRD Belitung Timur Konsultasi ke Kantor Disbudpar Babel

PANGKALPINANG-– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur di ruang pertemuan Kantor Disbudpar Babel Pangkalpinang, Rabu (21/3).

Dalam kesempatan ini, enam orang anggota Pansus DPRD Kabupaten Belitung Timur bermaksud untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Belitung Timur, Ardian mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian dan fokus dalam kunjungan kerja ini adalah adanya keresahan masyarakat terhadap pergeseran fungsi dari warung-warung kopi yang mempopulerkan nama Belitung Timur.

“Dulu Belitung Timur dikenal dengan 1001 Warung Kopi, namun fakta di lapangan yang ditemukan bukan warung-warung kopi lagi melainkan kafe-kafe remang-remang. Sehingga menjadi konflik dari sisi keagamaan,” kata Ardian.

Berkaitan hal tersebut, Ardian berharap adanya peraturan yang bersifat mengakomodir namun tetap membatasi. “Dari sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan dapat mengatur hal tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Ardian.

Sementara untuk program kepariwisataan, Ardian menyampaikan bahwa dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi bidang pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat menyelaraskan program-program kepariwisataan yang ada.

“Kiranya ada poin atau item yang akan menjadi dasar penyelenggaraan kepariwisataan yang ada di Provinsi. Karena selama ini, banyak program-program yang ada di kami sepertinya tidak selaras dengan yang ada di Provinsi. Sehingga hanya berdampak pada masyarakat lokal, tidak secara regional,” kata Ardian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disbudpar Babel, Rusni Budiati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki dua kewenangan terkait dengan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).

“Ada 13 TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. dua diantaranya merupakan kewenangan provinsi, yakni yang di Kawasan Pariwisata dan di Daya Tarik Wisata. Ini pun masih dibatasi oleh wilayah kabupaten/kota. Sehingga menjadi kewenangan kabupaten/kota terkait,” kata Rusni.

Sementara Kepala Seksi Daya Tarik Wisata, Yuliarsyah memberikan tanggapan bahwa perancangan peraturan kepariwisataan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Untuk membuat suatu rancangan peraturan kepariwisataan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan di Belitung Timur. Poin-poin yang penting dan sudah dipertimbangkan pengaturannya, disebutkan dalam peraturan itu,” kata Yuliarsyah.

Selain itu, Yuliarsyah juga menambahkan bahwa perancangan peraturan kepariwisataan dibuat sesuai kesepakatan antara masyarakat setempat, DPRD, dan eksekutif.

Di akhir kunjungan, Ardian berharap dapat membuat suatu rancangan peraturan kepariwisatan yang dapat mengakomodir semua pihak, namun tetap menjaga norma-norma yang ada. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Disbudpar Babel, Engkus Kuswenda ini juga diikuti oleh semua pejabat esselon III dan didampingi beberapa pejabat esselon IV beserta staf.

 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ernawati Arif (Pranata Humas Disbudpar Babel)
Fotografer: 
Rafiq Elzan
Editor: 
Irwanto