Gubernur: Babel Lebih Mengutamakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

PANGKALPINANG -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyatakan dalam pengelolaan hutan lebih mengedepankan Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Terkait adanya informasi bahwa pemerintah pusat akan memindahkan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang perizinannya berada di Provinsi Sumatera Selatan ke Kepulauan Babel, Gubernur menyampaikan hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Bahkan HTI yang ada sekarang akan kita usulkan untuk HTR," ujar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyikapi adanya informasi perihal pemindahan perizinan HTI dari Provinsi Sumatera Selatan ke Bangka Belitung, Selasa (2/1/2018).

Menurut Gubernur alasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memilih program HTR, karena HTR merupakan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan penduduk di sekitar hutan. HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem kultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

"Kita ingin masyarakat Bangka Belitung yang berada di sekitar hutan sejahtera. Melalui program HTR, masyarakat bisa mengelolah hutan untuk memberikan pendapatan kepada masyarakat," jelas Gubernur Erzaldi.

Pembanguan HTR sejatinya melibatkan  masyarakat yang berada di dalam dan atau di sekitar hutan, yang terdiri dari perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat diberikan izin pengelolaan hutan, kemudian kawasan hutan yang dapat menjadi sasaran lokasi HTR adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain, letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan dan telah ditetapkan pencadangannya oleh Menteri Kehutanan.
 
Gubernur menjelaskan dalam pengembangannya Hutan Tanaman Rakyat ini di masa mendatang akan menggunakan 3 (tiga) pola yakni :

1. HTR Pola Mandiri, adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.
2. HTR Pola Kemitraan, adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.
3. HTR Pola Developer, adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMD dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang ijin dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHKHTR diterbitkan.

"Pembangunan HTR ini diharapkan akan mampu meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan," ujar Gubernur.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Tim Komunikasi Gubernur