Gubernur Bangga Angka Kemiskinan Menurun

Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bangga menyikapi penurunan angka kemiskinan. Pasalnya penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan kemajuan. Terjadi penurunan angka kemiskinan berkat kerja keras segenap pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga dunia usaha dan masyarakat.

“Strategi penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah dilakukan dengan cara menanggulangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan/pendapatan masyarakat miskin dan mengembangkan/menjamin kelanjutan usaha mikro/kecil,” kata Gubernur saat menjelaskan mengenai Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 dan Permendagri No 42 Tahun 2010, Selasa (19/5/2015).

Sebagaimana diketahui, Selasa (19/5/2015) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam rangka Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) guna menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Angka kemiskinan tahun 2007-2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami penurunan cukup signifikan yakni, dari angka 9,54 persen menjadi 4,97 persen (data kondisi September 2014 ). Sedangkan secara absolut jumlah penduduk miskin telah berkurang dari 95,1 ribu jiwa menjadi 67,2 ribu jiwa. Angka kemiskinan tahun 2014 di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,96 persen.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dan pemberdayaan usaha ekonomi makro dan mikro. Tak hanya itu, sebab ada juga program bersifat lokal dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

Ia menambahkan, BPS mencatat data kemiskinan berbasis rumah tangga sasaran (RTS) melalui pendataan sosial ekonomi 2005 (PSE 05), pendataan program perlindungan sosial 2008 (PPLS08), dan pendataan program perlindungan sosial 2011 (PPLS2011). Pengelolaan data PPLS2011 untuk kepentingan berbagai program perlindungan sosial di masing-masing kementerian dan lembaga dikoordinir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K).

“Untuk program perlindungan sosial tersebut langsung di bawah koordinasi wakil presiden RI,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Karina
Fotografer: 
Reni
Editor: 
Huzari