Gubernur dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Tandatangani MoU Untuk Tingkatkan Layanan Publik

Pangkalpinang - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Syaiful Zachri pada hari Selasa (28/11/2017) bertempat di gedung Graha Timah, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pencegahan dan penanganan permasalah dana desa, cipta kondisi dalam rangka pilkada serentak 2018 serta sosialisasi peluncuran program BABEL GUN Aplikasi PANIC Button. Acara penandatangan nota kesepahaman tersebut turut dihadiri oleh unsur FORKOMPIMDA Kepulauan Bangka Belitung, kepala desa, jajaran TNI/POLRI, personil Bhabinkamtibmas dan KPU Kepulauan Bangka Belitung.

Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Syaiful Zachri menjelaskan latarbelakang penandatangan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah terkait dana desa merupakan tindaklajut atas MoU yang telah dilaksanakan antara Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Desa  sekaligus pengawasan penggunaan anggaran program dana desa yang dibiayai oleh APBN.

“Besarnya anggaran program dana desa yang dibiayai dari APBN yang mencapai kurang lebih 60 triliun dan sebagaimana arahan dari Presiden serta dari Kapolri agar pelaksanaan dana desa benar-benar tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk masyarakat desa. Diharapkan dana desa bisa menjadi stimulus sehingga ekonomi bisa berkembang dan manfaatnya bisa dirasakan langsung di wilayah desa tersebut,” jelas Kapolda Syaiful Zachri

Kapolda Kepulauan Bangka Belitung juga menyampaikan standard operasional tentang pelaksanaan pencegahan dan penanganan permasalah dana desa kepada kepala desa, bhabinsa dan personil bhabinkamtib, dimana stakeholder terkait Polri memiliki tugas mengawasi penggunaan dana desa.

“Kami (institusi kepolisian daerah ) mengumpulkan pilar kamtibmas yakni kepala desa, bhabinsa maupun bhabinkamtibmas. Karena diharapkan dari tiga unsur ini bisa mengarahkan kepada masyarakat desa tersebut untuk membuat perencanaan program prioritas yang akan dibiayai dari dana desa. Dan untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan program tersebut sudah dibuatkan SOP (standard operasional prosedur) atau pedoman yang akan disosialisasikan. Apabila pedoman tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan bisa diberi masukan dan akan diperbaharui SOP tersebut sehingga betul-betul sesuai dengan harapan bersama,” ungkap Kapolda.

Kapolda mengungkapkan perbedaan skala prioritas masing-masing wilayah desa dalam merencanakan program yang akan dibiayai dari dana desa menjadi satu pertimbangan untuk penyesuaian atas pedoman yang akan disosialisasikan. “Dana desa yang akan diterima oleh masing-masing wilayah desa bervariasi dan berbeda sesuai dengan peruntukan dan skala prioritas desa. Oleh karena itu SOP yang disusun diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana desa,” jelas Kapolda.

Sementara itu terkait MoU cipta kondisi dalam rangka pilkada serentak pada tahun 2018,  Kapolda mengungkapkan hal tersebut sebagai langkah bersama dengan pemerintah dan aparat terkait untuk mengantisipasi potensi terjadinya konfilk. “Walaupun hanya tiga kabupaten/kota di Bangka Belitung yang akan melakukan pilkada, tapi MoU ini sebagai antisipasi potensi-potensi konflik selama pemilukada 2018 maupun pemilu 2019. Kita berharap bisa mensukseskan pemilu dan tentunya partisipasi masyarakat juga meningkat,” jelas Kapolda.

Sementara itu, Gubenur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengapresiasi dan mendukung penandatangan MoU dengan pihak kepolisian daerah berkenaan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan permasalah dana desa, cipta kondisi dalam rangka pilkada serentak 2018 serta sosialisasi peluncuran program BABEL GUN Aplikasi PANIC Button. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang aman.

“Peluncuran program BABEL GUN dan Aplikasi PANIC Button merupakan program yang sangat luar biasa. Semoga program ini dapat memberikan manfaat bagi kepala desa yang ketika menghadapi suatu masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya aplikasi PANIC Button yang diluncurkan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung bisa menginformasikan secara cepat kepada pihak aparat keamanan untuk menangani masalah tersebut,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan harapan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan khususnya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan permasalah dana desa agar dapat membantu aparatur desa dalam penggunaan dana desa sehingga tidak terjadi masalah.

“Justru program ini sangat melindungi para kades, jika ada hal yang membuat para kades ragu atau bingung, tidak mendapat dukungan secara hukum bisa mendapat bantuan dari aparat keamanan bhabinkamtibmasnya terkait pengelolaan anggaran desa,” jelas Gubernur.

Dengan adanya sinergi antara aparat dengan pihak pemerintah daerah ini tidak ada masalah hukum yang terjadi sehingga pemanfaatan penggunaan dana bisa cepat terserap dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lebih jauh gubernur mengungkapkan pemanfaatan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dapat menggerakkan ekonomi di desa sekaligus dapat menciptakan desa mart yang menjual produk-produk daerah

“ Dengan adanya desa mart ini diharapkan ekonomi masyarakat bisa bergerak atau dan apa yang dihasilkan oleh masyarakat di desa dapat terjual,” ungkap Gubernur.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
stevani
Fotografer: 
stevani