Gubernur Perpanjang MoU dengan TVRI

PANGKALPINANG - Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) tentang Penyelenggaraan Penyiaran TVRI di Bangka Belitung, hari ini (2/5/2017) di telah diperbaharui di Ruang Kerja Gubernur Babel. Setelah MoU sebelumnya dilakukan 5 tahun yang lalu, MoU ini berlaku sama selama 5 tahun kedepan sejak Tahun 2017.

Maksud dan tujuan nya adalah agar terselenggaranya kegiatan penyiaran lokal dan regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberikan informasi dan edukasi serta mengoptimalkan potensi dan kebudayaan pada penyelenggaraan penyiaran Stasiun LPP TVRI Bangka Belitung.

Gubernur Babel, Rustam Effendi berharap TVRI senantiasa menjadi mitra Pemerintah dalam percepatan informasi tentunya, sehingga perlunya perpanjangan MoU ini.

Selain MoU, Rustam juga melakukan serah terima aset berupa sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada LPP TVRI. Hal ini juga tertuang didalam MoU, yaitu bahwa Pemprov Babel menyiapkan dan melengkapi Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Kegiatan Penyiaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Niat untuk membangun studio yang representative untuk TVRI sudah lama, baru hari ini terealisasi dihibahkannya sebidang tanah kepada pihak TVRI. “ Ungkap Rustam saat diwawancarai setelah penandatangan MoU dan Penyerahan Aset.

Rustam juga berharap agar sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penyampaian informasi, terutama terkait tentang kemajuan dan perkembangan Provinsi Kepualauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI, Iskandar Achmad mengatakan, terkait aset berupa sebidang tanah yang dihibahkan Babel tahun ini, menurut Iskandar, Babel menjadi Provinsi ke empat setelah Kalimatan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat, dari 550 hibah Aset yang harus segera diselesaikan.

Iskandar juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Babel yang telah memberikan kepastian hukum terhadap TVRI Babel atas pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara), mengingat hal ini kerap menjadi masalah di Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) jika tidak diserah terimakan dengan benar. Akan tetapi TVRI adalah salah satu instansi negara, sehingga tidak masalah jika Pemerintah Daerah menghibahkannya kepada TVRI.

Sebagai tindak lanjut dari pembangunan gedung LPP TVRI, pihak TVRI akan membicarakannya dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas mengingat sesungguhnya pembangunan Studio TVRI ini telah dianggarkan pada tahun 2015, akan tetapi saat itu Presiden mengeluarkan moratorium untuk pembangunan gedung baru.

“Segera pihak TVRI akan berkoordinasi dengan Sekretaris Negara apakah moratorium tersebut telah dicabut atau belum,” Tegas Iskandar.

Iskandar Berharap, Pemprov Babel dalam hal ini Gubernur terpilih nantinya dapat melanjutkan pembangunan Gedung LPP TVRI. Mengingat kewajiban TVRI adalah memberikan informasi seluruh pembangunan dimanapun TVRI itu berada.

“Target pembangunannya sendiri, saya belum bisa pastikan. Kami akan mengusahakan secepatnya,” Ungkap Iskandar.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
nonadp
Fotografer: 
nonadp