Gubernur: Samakan Persepsi Auditor!

Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan dengan terbentuknya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara auditor. Sehingga keberadaan organisasi tersebut berdampak mempermudah pemerintah membuat kebijakan.

“Adanya organisasi ini diharapkan dapat menyamakan persepsi antara penegak hukum,” tegas Gubernur saat mengukuhkan Pengurus AAIPI wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015 hingga 2018 di lantai III Kantor Gubernur, Selasa (7/4/2015).

Keberadaan AAIPI diharapkan dapat menjadi wadah bagi pengawas internal. Ia menambahkan, selain itu AAIPI hendaknya dapat memberikan sumbang saran. Sebab pemerintah mengharapkan pelaksanaan birokrasi ke depan semakin baik, pasalnya banyak regulasi dari pusat yang mungkin dapat disampaikan ke daerah melalui organisasi ini.

Lebih jauh ia mengatakan, semua kegiatan pemerintah menjadi ranah kerja auditor, terutama mengenai pengelolaan keuangan, kebijakan serta regulasi lainnya. Jika auditor menemukan kesalahan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, diselesaikan secara administrasi. Namun jika ada temuan yang harus mendapatkan tindakan hukum, maka ditempuh penyelesaian secara hukum.

“Namun jika masih bersifat internal, penyelesaian dapat dilakukan dengan memperbaiki administrasi,” tegasnya.

Berbicara mengenai pengelolaan dana yang akan diterima desa se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur menjelaskan, sebelum aparatur di desa tersebut mengelola uang, terlebih dahulu akan menjalani pelatihan. Hal ini untuk mengantisipasi persoalan yang dapat terjadi di kemudian hari.

“Inspektorat mungkin dapat melaksanakan kegiatan sejenis workshop bagi aparatur desa,” ungkapnya.

Maliki Heru Santosa Wakil Ketua Komite Pengembangan Profesi AAIPI mengatakan, pengukuhan AAIPI wilayah Bangka Belitung merupakan yang ke 17 dari seluruh Indonesia. Seiring perkembangan zaman, auditor di lingkungan pemerintah semakin dibutuhkan. Untuk itu auditor harus mempunyai strategi untuk melaksanakan tugas mendukung pemangku kepentingan.

Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat mengawal pelaksanaan pemerintahan guna membantu kepala daerah. Ia mengatakan, internal audit merupakan banteng ketiga. Sementara benteng pertama yaitu manajemen, dan benteng kedua unit yang melakukan pengawasan. Semua tahapan tersebut saling mendampingi, bukan saling menghilangkan. Untuk itu, semua benteng tersebut harus kuat dan saling menguatkan.

“Manajemen harus mempunyai sistem yang dapat mengendalikan diri sendiri, dan dapat meyakinkan yang dilakukan telah benar,” ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky | Huzari
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Huzari