Indeks Demokrasi Bangka Belitung Berada Di Peringkat Ke-2 Se-Indonesia

PANGKALPINANG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan rapat kerja dengan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), pada Rabu (11/10/2017), bertrmpat di SUN Hotel Pangkalpinang.

Rapat kerja tersebut membahas capaian dan tantangan demokrasi khususnya di Bangka Belitung yang menghadirkan anggota dewan ahli Indeks Demokrasi dari LIPI yakni Syarif Hidayat serta berasal dari kelompok kerja IDI yang terdiri dari perwakilan instansi/lembaga seperti anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris DPRD Provinsi Kep. Bangka belitung, BAKUDA, Polda Kepulauan Bangka bBelitung, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan  Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di awal paparannya, Syarif mengungkapkan apresiasinya atas capaian indeks demokrasi di tahun 2016 dan perlunya menjaga hasil demokrasi yang telah dicapai tersebut. Memperhatikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pusat Statistik (BPS), Bangka Belitung berada pada peringkat ke 2 dari 34 provinsi di Indonesia untuk peringkat Indeks Demokrasi Indonesia.

“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 mencapai angka 83,00 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,31. Kondisi demokrasi yang baik ini perlu dijaga dan dikelola oleh seluruh komponen di daerah dalam rangka menjaga dan mewujudkan kuantitas dan kualitas kinerja demokrasi di daerah yang semakin baik," ungkap Syarif.

Syarif menjelaskan tiga aspek demokrasi yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik oleh seluruh komponen dalam menjaga proses demokrasi. Tiga aspek tersebut yaituaspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi.

Dari sisi aspek kebebasan sipil, Syarif memaparkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi demokrasi, diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Sedangkan variabel yang mempengaruhi demokrasi ditinjau dari aspek hak-hak politik dipengaruhi oleh variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Variabel pelaksanaan pemilu/pilkada yang bebas dan adil, peran DPRD dan partai politik, birokrasi pemerintah daerah serta peradilan yang independen sebagai variabel yang mempengaruhi demokrasi ditinjau dari aspek institusi demokrasi.  

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin AB, yang mengungkapkan perlunya kerjasama semua pihak dalam menjaga dan mengelola demokrasi di Bangka Belitung.

“Kondisi ini (Indeks Demokrasi Babel pada posisi 2) akan memiliki tantangan dalam mempertahankan kondisi tersebut. Kedepan kita harus semakin fokus untuk menyukseskan program kerja IDI dalam menjaga kualitas demokrasi," ungkap Tarmin.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Randra Setiawan ( Kontributor Kesbangpol Kep.Bangka Belitung