Ini Langkah Bappeda Percepat Pembangunan Infrastruktur

PANGKALPINANG-- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun sumber lainnya. Upaya yang dilakukan itu diantaranya melalui skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Insani, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan inventarisasi pembangunan infrastruktur yang akan diusulkan dibiayai melalui KBPU maupun PT SMI.

"Setelah RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2019 dikeluarkan, berbagai kegiatan yang tidak terakomodir oleh APBD akan kita usulkan melalui KBPU atau PT SMI," kata Fery Insani di Kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (26/06).

Lebih lanjut Fery Insani menambahkan, setidaknya ada 19 jenis infrastruktur yang bisa diakomodir melalui skema KBPU, diantaranya trasportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat dan kawasan technopark.

"Selain itu fasilitas perkotaan, konservasi energi, minyak, gas dan energi terbarukan, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan informatika, sistem pengelolaan persampahan, fasilitas olahraga, kesenian & kebudayan, permasyarakatan, kesehatan, fasilitas pendidikan, pariwisata dan perumahan rakyat," lanjut Fery.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agung Dwi Chandra, mencontohkan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema KBPU, diantaranya Pembangunan Gedung Olahraga di Papua, Pengembangan Lapas Industri di Nusakambangan, dan Rumah Sakit PTN Universitas Sam Ratulangi di Manado.

"Dengan menggunakan pendekatan ini (KBPU & PT SMI), kita dapat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk masyarakat," kata Agung Dwi Chandra.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
rizky fitrajaya
Fotografer: 
rizky fitrajaya
Editor: 
Mamaq