Ini Strategi Babel Kurangi Kemiskinan

Pangkalpinang - Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia melakukan Kunjungan Lapangan Kajian Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan di ruang rapat Buku Limau, Kantor Bappeda, Rabu (19/06). Dari kunjungan ini terungkap strategi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengurangi kemiskinan.

Menurut Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Khairul Rizal, kunjungan lapangan bertujuan untuk menggali informasi terkait  Perlindungan Sosial dan Penurunan Ketimpangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kajian ini akan digunakan untuk memperkaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, karena kami melihat, angka ketimpangan sosial di Babel positif, untuk itu kami datang kesini, selain ke beberapa daerah lainnya" ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bappeda Kep. Babel Joko Triadhi mengungkapkan strategi Pemerintah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung dalam dalam mengurangi kemiskinan. Menurutnya, di dalam dokumen perencanaan ada dua arah kebijakan yang dilakukan.

Untuk arah kebijakan pertama, diarahkan untuk mengurangi masyarakat miskin. Salah satunya melalui program bantuan sosial dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin dan penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

"Dulu Raskin kami gratiskan 100 persen, bahkan kami antar sampai ke rumah bekerjasama dengan Kabupaten/Kota, hal ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat miskin" ungkapnya.

Menurut Joko Triadhi, Pemprov. Kep. Babel juga memberikan program bantuan rumah layak huni. Sebelumnya program ini diberi nama Satam Emas, yang salah satu programnya adalah bantuan rumah layak huni.

"Hasilnya di beberapa kabupaten rumah tidak layak huni sudah berkurang, dan program ini tetap kami lanjutkan, namun dengan nomenklatur program yang berbeda," kata Joko Triadhi.

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua, program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Salah satunya dengan mengalokasikan dana bantuan, baik itu ke Kabupaten/Kota maupun langsung ke desa.

Dana bantuan desa akan dialokasikan kepada 309 desa yang ada di Babel, untuk tahap pertama dialokasikan Rp 20 Juta, selanjutnya akan dialokasikan 100 juta untuk setiap desa, dengan syarat sudah mempunyai BUMDes.

"Untuk dana bantuan desa, diarahkan Gubernur untuk menjadi usaha yang produktif dan melibatkan masyarakat kurang mampu, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak usaha yang ada di desa," katanya.

Joko Triadhi menambahkan, beberapa dinas di lingkungan Prov. Kep. Babel memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Seperti Dinas Koperasi dan UKM yang memberikan pelatihan untuk menumbuhkan wirausaha.

"Bukan hanya pelatihan, kami juga ikut mendampingi, salah satunya dalam mengakses permodalan, baik itu melalui kerjasama dengan PT Timah maupun Bank," ungkapnya.

Keterlibatan stakeholder menurut Joko Triadhi penting dalam mengurangi kemiskinan, selain melalui program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hubungan kami dengan stakeholder terjalin dengan baik, program CSR kami arahkan untuk mendukung prioritas kami dalam mengurangi kemiskinan," pungkasnya.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya
Editor: 
Fitra