Inspektorat

Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam Pangkalpinang
Bangka

(0717) 434693
(0717) 434313
sekretariatlhpe@gmail.com
Haryoso, SH
19641222 199603 1 001
  • Kasubsi Penghuluan Departemen Agama
  • Kasi Urais Departemen Agama
  • Kasi Haji Departemen Agama
  • Kasub TU Departemen Agama
  • Kabag Kesra dan Pemberdayaan Sekretariat Kabupaten Bangka
  • Kepala Biro Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  • PJ/Kepala Indah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  • Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi

Menjadikan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang amanah, berkualitas dan profesional dalam mendukung terciptanya tata kepemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Misi

  1. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme;
  2. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas kinerja, efektif dan efesien;
  3. Menciptakan lembaga pengawasan yang mempunyai fungsi serta peranan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan intern;
  5. Meningkatkan wibawa dan profesionalisme aparatur penyelenggara di bidang pengawasan.
  1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Program Peningkatan Dusiplin Aparatur;
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
  6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
  7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur.
IV/c, Pembina Utama Muda
  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
  2. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup provinsi.