JFT Pol PP Kini Dapat Ajukan DUPAK ke Pol PP Babel

Pangkalpinang –  Jabatan Fungsional Tertentu Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung patut berbangga hati. Pasalnya, di Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini sudah ada Tim Penilai bagi jabatan tersebut.

"Dengan adanya Sekretariat Tim Penilai Pol PP yang terbentuk April lalu di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat membantu jabatan fungsional Pol PP yang ada di Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)," ujar Yamowa Harefa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tidak perlu jauh-jauh lagi ke pusat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, JFT Pol PP yang berasal dari provinsi lain mengajukan DUPAK untuk mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK). PAK ini yang kemudian akan digunakan sebagai prasyarat kenaikan jabatan maupun pangkat JFT Pol PP.

Menurut Pejabat yang juga berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ini, pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP sangat diperhatikan. Setiap anggota fungsional Pol PP dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai tugak pokok dan fungsinya. Kinerjanya benar-benar diperhitungkan dengan melampirkan bukti fisik pekerjaan.

Pertama kali sejak dibentuk, Sekretariat Tim Penilai Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Pleno Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai Pol PP. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (02/08) sore.

Maladi, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat memimpin Rapat Pleno mengatakan bahwa Tim penilai memberikan pertimbangan dan menilai kinerja Pol PP. Satpol PP selaku Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada dituntut profesional sesuai kompetensi yang dimiliki.

"Untuk mengemban amanat ini Pemerintah Daerah Babel khususnya Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempersiapkan SDM yang memenuhi kriteria dengan meningkatkan kualitas dan objektivitas penilaian untuk mendapatkan personil yang berkompeten," tambah Maladi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penilai Pol PP.

Sebanyak sembilan orang anggota tim penilai yang merupakan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP hadir dalam rapat. Dua anggota lain berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mereka merupakan unsur kepegawaian yang harus ada di dalam setiap tim penilai jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rusmini (Pranata Humas Satpol PP Babel)