Kebijakan Harus Memihak Rakyat

Pangkalpinang – Pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah. Namun pembuatan peraturan tersebut diharapkan terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Selain itu peraturan harus bertujuan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hendra Apollo Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung menegaskan, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Peraturan daerah berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah,” katanya saat Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 di ruang rapat Kantor DPRD Provinsi Babel, Jumat (21/11/2014).

Selain ketua, wakil ketua dan anggota dewan, tampak hadir dalam rapat tersebut Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kajati, kapolda, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan peraturan perlu diprogramkan. Ia menjelaskan, sehingga berbagai perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk berdasarkan koridor-koridor yang jelas.

Prinsip otonomi seluas-luasnya dapat diartikan, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara pemerintah daerah dan DPRD, dikoordinasikan oleh DPRD melalui badan legislasi daerah (Banlegda).

“Selanjutnya, hasil penyusunan peraturan antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah kepada Banlegda melalui pimpinan DPRD,” paparnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Suci Lestari
Fotografer: 
Ami
Editor: 
Huzari