Kemenko Perekonomian RI Lakukan Pembaharuan dan Verifikasi Data Tata Ruang Babel

PANGKALPINANG - Dalam rangka up dating data dan informasi mengenai peta tata ruang di daerah, Kementerian koordinator Bidang Perekonomian RI bersama dengan perwakilan Badan Informasi Geospasial mengadakan rapat koordinasi dan verifikasi informasi geospasial tematik daerah dengan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung, perwakilan kanwil BPN Wilayah Bangka Belitung serta perwakilan badan perencanaan daerah tingkat kabupaten/kota hari ini kamis 03/08/2017 di ruang pertemuan Gubernur Air itam Pangkalpinang.

Abdul Kamarzuki selaku staf ahli kemenko perekonomian RI mengungkapkan pelaksanaan verifikasi informasi geospasial dilakukan guna menyamakan data dan informasi terkait pemanfaatan tata ruang yang dimiliki oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dengan data geospasial yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG).

“Sebagaimana tadi dipaparkan bahwa saat ini ada 85 tematik jenis peta, dimana itu setiap peta referensinya beda-beda, nah kami selaku tim percepatan kebijakan satu peta (KSP) disini untuk mempercepat proses penyatuan referensi spasial tadi baik data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah tadi”, ungkap Abdul Kamarzuki.

Up dating dan penyamaan data dan informasi geospasial ini diungkapkan Abdul Kamarzuki ditujukan selain agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kebijakan dalam pemanfaatan ruang dan wilayah sekaligus sebagai acuan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

“Sekarang perencanaan pembangunan berdasarkan data dan informasi geospasial, misalkan seperti kita ingin melaksanakan pembangunan di pantura nah kan perlu dilihat ruang mana yang bisa dilaksanakan pembangunan pada wilayah tersebut, dan termasuk memfasilitasi proses penyelesaian tumpang tindih tadi tapi itu tidak bisa cepat ya, namun ditahun 2019 ditargetkan tidak ada tumpang tindih tadi”, ungkap Abdul kamarzuki.

Lebih jauh, Abdul kamarzuki mengungkapkan dengan adanya integrasi informasi data peta tata ruang dapat meminimalisir terjadinya permasalah-permasalah dalam pelaksanaan program startegis nasional yang memanfaatkan ruang dan wilayah.

“Inikan tujuan up dating data ini untuk merapikan kebijakan tata ruang kedepan, kedua agar semua program PSN itu tidak terganggu lagi kedepan, misalkan ada PSN kawasan yah misalkan pembangunan PLT yang membutuhkan lahan misalkan 200 ha tiba-tiba yang mau direncanakan untuk pembangunan, disitu telah terbit HGU atau disitu tata ruangnya peruntukannya untuk pertanian nah hal-hal seperti itu diharapkan tidak terulang lagi’, ungkap Abdul Kamarzuki.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani / Khalimo
Fotografer: 
Khalimo