Kenaikan Iuran JKN, Didit Bertanggungjawab Secara Moral

JAKARTA - Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya bersama Wakil Gubernur, Abdul Fatah datangi Kementerian Sosial Kamis pagi (12/09), guna koordinasi dan sinkronisasi permasalahan Basis Data Terpadu (BDT) di Babel terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

Kunjungan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua, Toni Purnama beserta Komisi IV DPRD diterima oleh Pusdatin & Humas Kemensos RI.

"JKN memang program pusat tetapi dengan adanya kenaikan iuran dari Pemerintah, kami bertanggung jawab secara moral. Karenanya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk membackup. Jika semua dibebankan pada APBD sangat tidak memungkinkan, inflasi di Babel sangat tinggi", sampai Didit.

Ujang Taufik dari Pusdatin Kemensos sampaikan dari Jumlah Penduduk Miskin Babel sebanyak 279.373, yang sudah menerima PBI - Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2019 sudah berjumlah 227.306. 

Kemensos sarankan masyarakat wajib melaporkan setiap perubahan data, sesuai dengan aturan dalam Undang Undang No.3 Tahun 2011 & Permensos No.28 Tahun 2017.

Ditambahkan untuk Penerimaan Bantuan Iuran akan di nonaktifkan jika data tidak valid dan secara 2 ( dua ) tahun berturut - turut tidak menggunakan akses kesehatan.

Pada pertemuan ini, Didit juga meminta Komisi IV dan Dinas Kesehatan Babel lanjutkan hasil koordinasi di Kemensos ini langsung ditindaklanjuti ke Kemenkes agar semua data bisa difasilitasi sehingga anggaran yang dialokasikan DPRD terkait hal ini bisa tepat guna, karena ini untuk masyarakat Babel.

Sumber: 
Setwan DPRD Babel
Penulis: 
Utari
Fotografer: 
Taufik Rizal