Kepala Daerah Sepakat Percepat Pelimpahan Kewenangan

Manggar – Kepala daerah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat mempercepat pelimpahan kewenangan. Terdapat beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota dilimpahkan kepada pemerintah provinsi di antaranya, bidang kesehatan, pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian, perhubungan serta tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan sejumlah urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan kerja sama seluruh bupati/walikota dalam rangka mempersiapkan segala aspek transisi urusan dan kewenangan ini.

Selain itu, kata Gubernur, transisi beberapa urusan ini hendaknya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Berbagai petunjuk teknis maupun aspek-aspek administrasi segera disiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Saya harap segala persiapan menyangkut transisi beberapa urusan itu dapat kita selesaikan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Gubernur saat Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Bupati/Walikota, di Auditorium Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Kamis (7/5/2015).

Kepala daerah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan transisi penyelenggaraan urusan itu, namun terdapat beberapa catatan dan masukan. Tarmizi Saat Bupati Bangka meminta agar dalam proses transisi, SKPD terkait di provinsi memfasilitasi SKPD di kabupaten/kota.

“Kita berharap terjadi sinkronisasi. Kita ingin proses transisi ini berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas pelayanan. Untuk itu, kami meminta agar Dinas Pendidikan misalnya, memfasilitasi Dinas Pendidikan kami terkait hal-hal yang sifatnya teknis maupun administratif,” papar Tarmizi.

Hal senada diutarakan Zuhri Syazali Bupati Bangka Barat. Ia berharap tidak terjadi permasalahan dalam serah terima penyelenggaraan urusan tersebut. Namun bagaimana status pegawai yang beralih dari pegawai kabupaten menjadi pegawai provinsi.

“Selain itu permasalahan aset pun menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi kita semua. Kami berharap pemerintah provinsi melalui satker terkait menyiapkan petunjuk teknis memadai,” jelasnya Zuhri.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Nona Dian Pratiwi
Editor: 
Huzari