Kesbangpol Babel Gelar Rapat Kerja Pemahaman dan Penguatan Hak Politik Perempuan

PANGKALPINANG - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan rapat kerja Pemahaman dan Penguatan Hak Politik Perempuan Kepada Partai Politik, bertempat di Ruang Tanjung Pesona Lantai I Kantor Gubernur, Selasa (16/05/2017).

Rapat kerja ini merupakan kerja sama Badan Kesbangpol Provinsi dengan Pokja Kaukus Index Demokrasi Indonesia ( IDI ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Narasumber acara tersebut adalah Ketua Pokja Kaukus IDI Provinsi Bangka Belitung Hj.Zubaidah dan Wakil Ketua KPPI Bangka Belitung Hj.Jamilah serta dihadiri oleh anggota Pokja Kaukus IDI Bangka Belitung, anggota KPPI dan unsur partai politik.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tarmin AB ketika memberikan sambutan mengatakan, Persentase Indexs Demokrasi Indonesia ( IDI ) terhadap total anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukan kategori Buruk pada level 29,63 dalam skala 1-100.

“Untuk mengangkat derajat Perempuan di perlukan kegiatan dalam bentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Bagi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Partai Politik ataupun LSM berupa dialog/workshop,“ ujarnya.

Lebih lanjut Tarmin menjelaskan tujuan rapat kerja tersebut untuk memberikan pemahaman dan penguatan hak politik sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 pasal 2 ayat 2 dan ayat 5 serta pasal 20, bahwa untuk pendirian dan pembentukan partai politik serta kepengurusannya baik di tingkat pusat maupun daerah serendah rendahnya 30 persen keterwakilan perempuan.

Penguatan keterwakilan perempuan ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana diamanatkan bahwa partai politik paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Selain itu rapat kerja ini dalam rangka mendukung kelancaran kerja dan efektifitas penyaluran, pertanggungjawaban dan penggunaan bantuan keuangan partai politik, dimana proses pencairan bantuan partai politik tahun 2017 mengacu kepada Peraturan menteri dalam Negeri /Permendagri nomor 6 tahun 2017.

Tarmin menyampaikan bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terkait pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD sebagai persyaratan pencairan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman, Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (MA)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Muhammad Anshori
Fotografer: 
Muhammad Anshori