KIP Mengintroduksi Gagasan Baru

SURAKARTA - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) terus mengintroduksi gagasan baru. Strategi ini guna merespon situasi yang terus berubah dan sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008. KI pusat periode lalu sudah memiliki Renstra empat tahunan, dan kebijakan itu juga akan dilakukan KIP periode saat ini.

Demikian dikatakan Abdulhamid Dipopramono, Ketua KIP saat, Rakornas Komisi Informasi se Indonesia di Puri Kencono Ballroom, Hotel Lor In, Karanganyar, Surakarta, Selasa malam (17/9/2013). Rencananya sejumlah KI dari beberapa provinsi dan kabupaten se Indonesia akan menggelar rakor selama tiga hari, terhitung tanggal 17 hingga19 September nanti.

Rakornas KI kali ini mengusung tema 'Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi yang mandiri, akuntabel dan kredibel untuk mewujudkan keterbukaan informasi'. Ia menambahkan, gagasan yang diintroduksi yakni tentang perjuangan meraih nomenklatur baru beserta peta jalan dan milestone-nya. Sisi penyelesaian sengketa informasi dan kepaniteraan akan ditata menjadi profesional. Segala standar operasional harus sesuai kaidah yang benar.

Tak kalah penting, jelasnya, realokasi prioritas pelaksanaan fungsi KI sebagaimana diamanatkan Pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. "KI tidak boleh berkutat dan bangga hanya pada banyaknya sengketa yang masuk atau berhasil ditangani, dan sekedar membuat juknis dan standar-standar. Tetapi KI harus mewujudkan hal yang lebih besar atau mendasar," harapnya.

Tujuan undang-undang keterbukaan publik, tegasnya, yakni menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Semua itu akan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh ia mengatakan, masyarakat juga dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dapat meningkatkan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi berkualitas.

"Ini semua merupakan amanat demokrasi dan modernitas dalam bernegara. Semoga rakernas ini menghasilkan KI menjadi mandiri, akuntabel dan kredibel. Hendaknya rakernas ini bisa mematangkan hasil rakernis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta bisa menyisir hal-hal yang tidak urgen dan tidak berkorelasi dengan tujuan UU KIP," ungkapnya.(hzr/ton)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Huzari
Editor: 
Huzari