Komisi I DPRD Belitung Kunjungan Kerja ke Pemprov Babel

PANGKALPINANG, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemprov Babel Budiman Ginting menyambut kunjungan kerja Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung di Ruang Rapat Pantai Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (8/2) 

Beberapa dinas terkait, diantaranya Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas PMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan Perikanan ikut mendampingi.   Kedatangan Komisi I ini dalam rangka menyampaikan bebebrapa hal mengenai kebijakan-kebijakan yang sebelumnya menjadi wewenang di kabupaten namun saat ini menjadi kebijakan provinsi.

Ketua Komisi I DPRD Belitung, Syamsudin mengatakan tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai bentuk kordinasi dan konsultasi pihaknya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa hal yang menjadi tujuan diantaranya permasalahan pertambangan, UPTD Pemprov Babel, Daftar IUP untuk mengetahui luasan yang diizinkan untuk ditambang oleh si penambang, permasalahan penataan hingga regulasi tentang reklamasi. Pasalnya,  Kabupaten Belitung masih berkomitmen tidak mau adanya tambang laut dan tentang pelabuhan khusus yang terkait pertambangan.

“Beberapa hal ini harus segera ditindaklanjuti seperti penertiban, penegasan atas regulasi yang ada," ujar Syamsudin. Menurutnya, Pihaknya tidak anti pertambangan tentunya telah mengantongi perizinan, tetapi penambang yang tidak memiliki izin menambang ini hanya akan menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat.

“Kami berharap sekali pihak Pemprov, UPTD yang ada difungsikan dengan baik agar bisa turun kelapangan dan menertibkan mengingat kondisi di lapangan sudah tidak terkendali," tegasnya kembali.

Menanggapi hal ini, Budiman Ginting menjawab point-per point permasalahan yang disampaikan Komisi I DPRD Belitung ini terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 khususnya  tentang beberapa kewenangan yang ada di provinsi.

Menurutnya, UPTD yang ada saat ini sedang dalam masa transisi, bahkan Pemprov Babel sedang menyelesaikan pembentukan UPTD cabang dinas khusus pertambangan.

Hal ini pun dibenarkan oleh Suranto Wibowo Kepala Dinas ESDM Babel yang hadir mendampingi Budiman . “UPTD Cabang Dinas ESDM sedang dalam proses pembentukan, bahkan telah ditandatangani oleh gubernur,” katanya.

Menanggapi penambang-penambang yang saat ini beroperasi, menurutnya perlu diketahui bersama bahwa tidak semua  mereka mengantongi izin penambangan dari Pemerintah Provinsi Babel. Masih banyak yang menggunakan izin yang diberikan oleh kepala daerah di kabupaten sebelum kewenangan ini beralih ke provinsi.

Hal ini diperkuat oleh Kepala PMPTSP Babel, Savitri. Menurutnya, perizinan tambang yang dikeluarkan pihaknya hingga hari ini baru berjumlah lima perusahaan pertambangan dan belum pernah mngeluarkan perizinan untuk reklamasi. “Baru lima perusahaan yang kami keluarkan izin tambangnya, sebab tetap kami tidak hanya membutuhkan rekomendasi dari gubernur saja tapi dari bupati bahkan ke depannya dari kepala desa setempat," tutur Savitri.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
nonadp
Fotografer: 
nonadp
Editor: 
Irwanto