Komisioner Aparatur Sipil Negara Dorong Pemerintah Daerah Untuk Terapkan Sistem Merit

Pangkalpinang - Nuraida selaku Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), pada hari Kamis (31/5) menjadi narasumber dalam tema "Penilaian Mandiri dan Pemetaan Penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" yang diselenggarakan di ruang pertemuan gedung BKPSDM.

Nuraida mengatakan bahwa KASN ini membantu mendorong pemerintah daerah untuk membangun telemanagement dengan sistem merit, dimana sistem merit adalah kebijakan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dikarena pada tahun 2019, pengembangan SDM akan menjadi salah satu prioritas nasional.

Pasalnya negara-negara tetangga sudah lebih dulu membangun talent pool management dengan mempersiapkan SDM yang tidak hanya pada tingkat masyarakat, namun juga ditingkat aparatur untuk menghadapi tantangan di tahun 2050.

“Mengapa mereka melakukan seperti ini, karena perubahan global begitu cepat, kadang-kadang tidak terduga. Untuk itu kita tidak hanya harus menyiapkan pejabat kita untuk masalah teknis, namun juga memberikan wawasan kedepan,” ujar Nuraida.

Oleh sebab itu, pada tahun 2019 Presiden Jokowi mencanangkan sebagai tahun prioritas pengembangan Human Capital. Dimana Komisioner ASN ini berusaha untuk mendorong terlaksananya sistem merit.

Ia pun mengatakan, sistem yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan seleksi terbuka hanya mampu menyiapkan SDM untuk saat sekarang, belum untuk menyiapkan SDM potensial untuk masa depan.

“Seleksi terbuka hanya untuk memilih orang yang terbaik yang ada untuk saat ini, tetapi kita tidak menyiapkan kedepannya, misalnya seperti calon Sekda sudah dipersiapkan dari sekarang dari para eselon II yang potensial kurangnya apa yang perlu dibina,” ujar Nuraida.

“Begitu juga dengan eselon III yang untuk mengisi eselon II, sehingga kedepannya kita sudah menyiapkan orang-orang terbaik yang sesuai dengan ketentuan,” lanjutnya.

Nuraida pun juga menyinggung beberapa hal mengenai masalah penilaian terhadap efekifitas oleh dunia Internasional, dimana peringkat Indonesia masih perlu dibenahi seperti kualitas dari aparatur Indonesia yang dianggap masih lemah dimata Internasional, kebijakan publik yang kurang konsisten, juga pelayanan publik yang masih kurang dibanding negara-negara tetangga.

Untuk itu, strategi yang diambil oleh pemerintah dalam memperbaiki keadaan tersebut melalui pembenahan birokrasi agar tidak tertinggal dengan negara lain, dengan  grand design untuk reformasi birokrasi yang memiliki target sampai tahun 2025.

Untuk mencapai aparat yang kompeten yang dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan, maka diterapkanlah sistem merit, yaitu kualifikasi yang sesuai dan juga memiliki kinerja yang bagus.

“Kompetensi yang dimaksud tidak hanya masalah teknis, namun juga mengenai sikap perilaku. Dengan sistem merit ini, maka akan memacu aparat agar dapat belajar lagi dan memiliki tantangan,” jelasnya.

Selain itu Nuraida juga menyampaikan, dengan adanya sistem merit ini juga bisa mengatasi intervensi politik yang dapat melindungi hak-hak pegawai yang mungkin terjadi.

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
khalimo
Fotografer: 
khalimo