Koordinasi SKPD dan BPS Hasilkan Data Akurat

Pangkalan Baru – Urusan data tak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab persoalan yang terkait dengan data juga menjadi tanggung jawab dan urusan wajib bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jika ada koodinasi yang baik antara BPS dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berimplikasi terhadap ketepatan dan keakuratan data.

Fitriani, STP, MT, MSc, Kasubag Data dan Informasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI mengatakan, urusan data pembangunan menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Ketersedian data sudah menjadi suatu yang mutlak dimiliki pemerintah daerah. Data dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif demi kesejahteraan masyarakat.

“Seperti diketahui, masih terjadi keragaman sumber data untuk elemen data yang sama. Agar mendapat data tepat, akurat dan seragam, diharapkan SKPD berkoordinasi dengan BPS. Data bersifat real time/teknis, dimiliki SKPD. Sedangkan data-data dasar banyak dimiliki BPS,” jelasnya saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013, di Aston Soll Marina Hotel, Rabu (8/5/2013).
Data SIPD dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan pembangunan, seperti untuk menentukan kebijakan DAK, TP, dekonsentrasi. Lebih jauh ia menjelaskan, SIPD bertujuan menciptakan pemanfaatan data dan informasi cepat, akurat, dan mutakhir dalam proses perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah di daerah dan pusat. Data merupakan suatu yang sangat urgen dan penting, karena menjadi starting point dalam setiap pengambilan kebijakan dan perencanaan dalam pembangunan daerah.

“Urusan data tidak hanya menjadi kewajiban BPS saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab dan urusan wajib bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” tegasnya.

SIPD merupakan jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi berbasis website, baik data yang diisi secara offline maupun online. Menurutnya, data-data yang ada dalam SIPD bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu dapat, memudahkan pemantauan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah.

Untuk melaksanakan pengembangan SIPD dengan jumlah 3034 elamen data, Bappeda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu menjadi koordinator Bappeda kabupaten/kota dan tim pokja di kabupaten/kota. Selain itu Bappeda provinsi juga harus mampu melakukan fungsi sebagai verifikator data provinsi, membina dan melakukan koordinasi pengisian data dengan kab/kota.

“Permasalahan yang terjadi saat ini, belum adanya koordinasi antara beberapa SKPD dalam menyediakan data pembangunan. Selain itu masih terjadi beragam persepsi daerah terhadap pentingnya data bagi pembangunan dan keterisian data yang masih rendah serta kurang tersedia data yang bersifat real time menjadi suatu kendala dalam pengisian data SIPD,” ungkapnya.(an)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Surianto