KPK Monev Kinerja Pemerintah Daerah

PANGKALPINANG--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait kinerja pemerintah daerah serta capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan Monev yang dilaksanakan di ruang Romodong Kantor Gubernur Babel di Air Itam Pangkalpinang, Kamis (1/11/2018), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi.

Dalam kesempatan tersebut Sekda menyampaikan bawa monev kinerja atau capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan olek KPK ini merupakan tindaklanjut atas Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Korupsi. Kegiatan ini juga merupakan upaya membantu pemerintah daerah terkait perbaikan kinerja, peningkatan kinerja, serta akuntabilitas.

“Kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Korupsi dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bersih, juga memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada publik atau masyarakat,” ungkap Sekda.

Sejumlah hal yang dievaluasi dalam kegiatan tersebut diantaranya data laporan rencana program atau kegiatan pemerintah daerah, penyusunan perjanjian kerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja dan laporan hasil evaluasi kinerja pemerintah yang tertuang dan telah diterapkan melalui sistem aplikasi pelaporan elektronik SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilaporkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Adapun OPD yang mengikuti kegiatan tersebut diantaranya Badan Keuangan Daerah, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Penamaan  Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Inspektorat. 
 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Editor: 
Mamaq